Kemenag Terbitkan Surat Edaran, PPIU Diminta Prioritaskan Jemaah Umrah Tertunda 1441H

Beritasumut.com-Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman Fathurahman meminta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk memprioritaskan keberangkatan jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya karena dampak pandemi Covid-19 pada 1441H.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengakui, pihaknya telah menerbitkan surat edaran untuk PPIU dan salah satu poinnya meminta soal prioritas jemaah yang tertunda. “Kami minta PPIU memprioritaskan jemaah yang tertunda pada musim umrah tahun 1441H untuk diberangkatkan lebih awal dari pendaftar umrah baru,” ujar Oman Fathurahman, dilansir dari Kemenag.go.id, Senin (02/11/2020).

Dijelaskannya, Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) mencatat ada 26.328 jemaah yang tertunda keberangkatannya dan berusia 18 sampai 50 tahun. Mereka masuk dalam kriteria yang dipersyaratkan Saudi untuk berangkat umrah di masa pandemi.

Baca Juga:

• Danamon dan Manulife Meluncurkan Proteksi Prima Investa Utama (PPIU) untuk Membantu Nasabah Meraih Kebebasan Finansial
• Lepas 413 Jamaah Umrah, Aulia Rahman: Ikhlas dan Fokus Beribadah

Oman menjelaskan, Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 719 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019. “Kami minta PPIU memedomani dan mematuhi KMA tersebut dalam rangka menjaga keamanan, kesehatan jemaah, ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19,” ujarnya.

Kepada jemaah umrah yang akan berangkat, Oman berpesan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Caranya, rajin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak dengan jemaah lainnya. “Protokol kesehatan wajib diterapkan selama perjalanan ibadah umrah, mengikuti ketentuan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi,” tegasnya.

Baca Juga:

• Saudi Hapus Keharusan Karantina dan PCR, Dirjen PHU Segera Selaraskan Kebijakan Umrah
• Calon Jemaah Haji Indonesia Capai 5,2 Juta Orang, SJH Jadi Program Pembinaan Selama Menunggu Keberangkatan

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim menambahkan, PPIU diminta untuk memastikan validitas data jemaah umrah yang mendaftar dan berangkat ke Arab Saudi. Validasi tersebut khususnya yang terkait dengan persyaratan keberangkatan, mulai dari usia jemaah, data paspor, termasuk input daya dalam aplikasi e-umra, tawakalna, dan e-tamarna. “Semua data jemaah harus divalidasi dan dipastikan terinput pada aplikasi yang disiapkan oleh Arab Saudi,” tuturnya.

Selain itu, PPIU juga harus membuat laporan tertulis terkait rencana keberangkatan jemaah umrah yang disampaikan paling lambat tujuh hari sebelum keberangkatan. Laporan lainnya terkait kedatangan jemaah umrah paling lambat sehari setelah tiba di Arab Saudi. Termasuk juga, PPIU harus menyampaikan laporan kepulangan jemaah setelah tiba di Indoensia, paling lambat tiga hari setelah kedatangan.

“Laporan disampaikan secara elektronik melalui email. PPIU juga agar terus berkoordinasi dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah jika terdapat jemaah yang terpapar Covid-19 saat pelaksanan ibadah di Tanah Air muapun Arab Saudi,” tandasnya. (BS09)

Danamon dan Manulife Meluncurkan Proteksi Prima Investa Utama (PPIU) untuk Membantu Nasabah Meraih Kebebasan Finansial

Lepas 413 Jamaah Umrah, Aulia Rahman: Ikhlas dan Fokus Beribadah

Saudi Hapus Keharusan Karantina dan PCR, Dirjen PHU Segera Selaraskan Kebijakan Umrah

Calon Jemaah Haji Indonesia Capai 5,2 Juta Orang, SJH Jadi Program Pembinaan Selama Menunggu Keberangkatan

Daftar Tunggu Haji Makin Panjang, Dirjen PHU Dorong Jemaah ke Umrah atau Haji Khusus

Menag Terus Upayakan Tahun 2022 Bisa Berangkatkan Jemaah Haji Indonesia