Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Konflik antara sopir taksi online Grab dengan vendor PT TPI terus berkepanjangan. Keduanya belah pihak kembali dimediasi dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Sumut, Kamis (15/11/2018). Pihak PT TPI melakukan penariksan paksa mobil dan menempuh jalur hukum. DPRD Sumut meminta agar kedua belah pihak duduk bersama dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
Joko Pitoyo, Ketua Dewan Penasehat Sopir Taksi Berbasis Online yang tergabung dalam Driver Berbasis Online se-Sumatera (DBOSS) tersebut didampingi Penasihat Hukum Daniel mengatakan, pihak PT TPI tidak menjalankan rekomendasi RDP sebelumnya yang juga meminta agar kedua belah pihak duduk bersama dan mencari solusi. Dia mengaku pihaknya sudah menyurati PT TPI tapi tidak ada respons. “Justru arogansi yang dimunculkan, unit ditarik secara paksa, padahal jelas pada RDP sebelumnya ditekankan tidak ada penarikan unit. Teman-teman kita yang ada di DBOSS juga dilaporkan atas tindakan penggelapan,” katanya.
Dia meminta agar sopir taksi tidak dibenturkan dengan hukum, karena pihaknya hanya menuntut hak. Dia berharap RDP tersebut mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ratusan sopir taksi tersebut.
Perwakilan PT TPI, Jamso Sianipar membenarkan DBOSS telah mengirimkan surat dan mengaku telah menjalankan rekomendasi RDP sebelumnya dengan memberikan salinan kontrak kepada para sopir taksi. Pihaknya juga mengaku terbuka dan siap menerima kedatangan para sopir taksi tersebut. “Tuntutan DBOSS agar uang sewa dan atau rental fee kendaraan dikembalikan sepenuhnya pada sopir dan uang deposit yang telah diberikan ke pihak TPI agar dikembalikan. Setelah kita bahas tuntutan itu, kami merasa tidak adil, karena pihak mitra sudah menikmati kendaraan yang sudah kita serahkan. Menurut kami tidak mungkin memenuhi tuntutan mereka. Kalau DBOSS minta mediasi kembali, kita tidak menutup pintu,” ujarnya.
Dia juga mengaku tidak menolak permintaan mediasi sebelumnya, namun tuntutan para sopir taksi dinilai tidak wajar. Saat ditanya mengenai perjanjian antara PT TPI dan DBOSS, dia mengatakan perjanjian yang mengikat keduanya yaitu perjanjian sewa, namun diberikan kesempatan memiliki mobil dengan syarat tertentu, yaitu deposit Rp5 jutaan dan sopir bekerja sama dengan selama 5 tahun. Itu pun, disebutkannya, mobil akan dimiliki melalui poin yang berikan Grab kepada sopir yang dapat ditukarkan dengan kendaraan tersebut. Jawaban ini sontak mendapat respon disoraki puluhan sopir taksi online yang hadir.
Pimpinan Rapat Hanafiah Harahap bersama anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengatakan, PT TPI seolah bagian dari perusahan Grab dengan aturan-aturan yang menguntungkan pihak TPI. Dia meminta agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan menahan diri dari melakukan tekanan hukum agar tidak terjadi konflik yang lebih besar. “Kalau kami menyurati Kepala Dinas, Gubernur dan pihak terkalit lainnya untuk menutup TPI, tutup ini. Tapi yang rugi kita semua. Selesaikanlah, jangan sampai berkepanjangan, selesaikan secara kekeluargaan,” katanya.
Dia menekankan, agar kedua belah pihak tetap menjalankan rekomendasi sebelumnya, untuk tidak memperlebar persoalan ke ranah hukum. Dan meminta PT TPI tidak arogan dengan mengeksekusi unit kendaraan sopir taksi. Sebab hal itu menjadi wadah bagi pengadilan. “Ini ibarat bara kecil dalam sekam, bisa terbakar kita semua. Saya berharap jangan gunakan cara-cara kekuatan dan kekuasaan. Piipres sudah dekat, jangan melakukan langkah yang berpotensi menimbulkan kekacauan,” jelasnya. (BS03)
Tags
beritaTerkait
komentar
