Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Ratusan mahasiswa dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sumut (UINSU) dan perguruan tinggi lainnya kembali melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (24/9/2018). Salah satu yang menjadi keprihatinan dan kekecewaan mereka kali ini adalah ketimpangan penegakan Hukum yang terjadi di Indonesia.
Mereka juga menilai, netralitas aparat penegak hukum saat ini sangal sangat jauh dari kata memuaskan. Banyaknya tindakan persekusi yang dilakukan kepada beberapa oknum yang mendeklarasikan dirinya dalam #2019GantiPresiden, terhadap ulama yang berdakwah."Serta yang terbaru adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan kubu pendukung Joko Widodo terhadap demonstran yang meminta Joko Widodo mundur di Gedung DPRD Sumatera Utara, karenanya kita minta agar DPRD Sumut memanggil Kapoldasu," kata Presiden Mahasiswa UINSU M. Azhari Marpaung, dalam pernyataan sikapnya.
Hal tersebut, lanjutnya, sangat membuat hati miris. Demokrasi hanyalah dagangan menjelang kontestasi. UUD kebebasan berpendapat hanya bisa dijadikan sebagai naskah pelengkap di kitab UU. "Salahkah bila mahasiswa turun aksi menanyakan kepemimpinan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia? Apakah sistem pemerintahan seperti yang kita inginkan?" tanyanya lagi.
DEMA UINSU juga menilai pemerintahan saat ini mematikan demokrasi dengan taktik Proxy War, yaitu dengan cara membenturkan pihak yang ingin mempertanyakan pengelolaan negara ini dengan mereka yang pro rezim saat ini. Mereka menilai pemerintahan era Joko Widodo saat ini anti kritik dan cenderung tutup mata soal apa yang terjadi di masyarakat. "Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, mahalnya bahan pakan dan semakin banyaknya hutang negara menandakan salahnya pengelolaan negara ini. Kegaduhan antar Para Pejabat Teras di Negara ini menandakan lemahnya Jiwa Kepemimpinan Ir. Joko Widodo sebagai Presiden," ungkapnya.
Mereka juga meminta Presiden Jokowi menghentikan pencitraan. "Impor beras yang selama kampanye Pilpres 2014 dijadikan bahan dagangan politik, swasembada beras dan pangan hanya ada di dalam mimpi. Apakah yang salah dengan negara ini? Revolusi mental gagal total. Nawa cita hanya sebatas angan dan cita. Hentikan pencitraan Pak Joko Widodo! Kami Butuh Presiden bukan Aktor teater," tegasnya.
DEMA UINSU juga meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian bertindak netral dalam penegakan hukum serta tidak terlibat dalam politik taktis dan praktis dalam melindungi kelompok tertentu. "Terutama saat anak bangsa mempertanyakan kepemimpinan bangsa ini, sebab, tindakan represif yang dilakukan terhadap demonstran sangat sangat kita kecewakan," ungkapnya.
Menurutnya, UU Nomor 2 Tahun 2002 melarang Kepolisian terlibat Politik Taktis, begitu juga tindak represif yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap demonstran. Kemudian mereka meminta agar Kapolri mengusut tuntas semua tindakan persekusi yang ada. "Kita minta DPRD Sumut memanggil Kapoldasu yang melakukan tindakan represif kepada mahasiswa yang melakukan unjukrasa," tambahnya.
Mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya apabila gagal memperbaiki nilai tukar rupiah terhadap dollar, serta tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara. Meminta Presiden Jokowi Fokus terhadap pemerintahannya dan menepati janji kampanye dengan membeli kembali Indosat, swasembada pangan, stop utang luar negeri, stop gadaikan aset bangsa.
Aksi unjuk rasa diterima oleh Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi. Mereka berjanji akan memanggil Kapoldasu dan lainnya terkait tindakan represif polisi saat mengamankan aksi demo mahasiswa di DPRD Sumut, kemarin. Mereka juga menyarankan mahasiswa menyampaikan aspirasi ke Pemprovsu, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.(BS03)
Tags
beritaTerkait
komentar
