Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa saat ini yang paling membahayakan bagi kesatuan bangsa adalah masalah radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu, jika ada keberadaan kelompok maupun organisasi masyarakat (ormas) dan golongan yang berpotensi mengganggu ideologi negara dan memecah belah bangsa maka harus dilawan.
“Paling membahayakan itu adalah masalah radikalisme dan terorisme. Kalau ada kelompok maupun ormas yang ingin mengubah dasar negara dan memecah belah bangsa ini harus dilawan,” ujar Tjahjo dalam Seminar Nasional Pendidikan Kebangsaan, ‘Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Pendidikan Nasional’ yang digelar Alumni Universitas Katolik Santo Thomas Sumut bekerjasama dengan Universitas Katolik Santo Thomas Sumut di Medan, Sabtu (16/09/2017).
Turut hadir Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Rektor Unika Santo Thomas, Frietz R Tambunan, Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut, Prof Dr Dian Armanto, Ketua Yayasan Unika Santo Thomas, Dr Cosmas Batubara, Ketua alumni terpilih Unika Santo Thomas, Oloan Simbolon, Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution juga sejumlah alumni, civitas akademika dan mahasiswa Unika Santo Thomas.
Lebih lanjut dikatakan Tjahjo, tidak boleh ada dakwah maupun khutbah yang dijadikan alat untuk mengubah ideologi dan dasar negara, serta merusak kemajemukan bangsa. Kalau ada yang melakukan khutbah maupun dakwah dengan tujuan untuk mengganti dasar negara maka ini harus dibubarkan. “Ini perintah dari bapak Jokowi. Kita harus berani melawan ini. Tidak bolah ada pembiaran karena di negara itu ada aturan, di organisasi ada aturan di perguruan tinggi ada aturan, bahkan hingga di rumah tangga juga ada aturan. Jadi kalau ada ancaman bagi negara kita harus kita lawan,” tegasnya.
Untuk itulah, kata Tjahjo, dalam melakukan dakwah maupun khutbah sebaiknya harus sesuai dengan ajaran agama. Misalnya, Islam harus sesuai dengan Alquran dan Hadist, kalau Kristen harus sesuai dengan ajaran Injil, begitu juga dengan ajaran agama lainnya. “Tidak hanya dalam dakwah ataupun khutbahnya. Tapi kalau nanti dalam proses organisasi dalam kelompok ataupun organisasi itu kita tahu bertujuan untuk memecah NKRI, ini juga harus kita lawan dan bubarkan,” jelas Tjahjo.
Dikatakan Tjahjo, negara tidak boleh kecolongan dan tidak boleh negara kalah dengan kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Apalagi urusan menangkal terorisme dan radikalisme ini bukan hanya tugas TNI-Polri dan inteligen melainkan juga tanggungjawab bersama.
Pengalaman yang lalu sudah cukup membuat pelajaran bagi bangsa, dimana kelompok Gafatar mampu melakukan perekrutan mulai dari rekruitmen tertutup dan terbuka tidak ada yang tahu. Bahkan ketika kelompok tersebut sudah masuk hijrah tahap 4 yang akan melawan negara, barulah ketahuan. “Inilah yang tidak boleh terjadi lagi. Negara kita memiliki aturan, untuk berhimpun, berkumpul membentuk kelompok itu harus mengikuti aturan yang ada sebagai negara yang punya ideologi,” katanya.
Sehingga ke depan, kata Tjahjo nilai-nilai Pancasila ini harus dijabarkan dalam pengambilan kebijakan politik dan pengajaran apapun. “Kita harus menempatkan semua kebijakan yang diambil harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tjahyo juga mengatakan tantangan lainnya yang harus dihadapi bangsa Indonesia setelah 72 tahun merdeka adalah masalah sandang, pangan dan juga papan yang belum terpenuhi seluruhnya. “Kalau masalah sandang memang kita sudah hampir selesai memenuhi ini, tapi masalah pangan kita masih banyak melakukan impor begitu juga masalah papan, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah,” ujarnya.
Selain itu, masalah yang belum diselesaikan lainnya seperti ketimpangan sosial yang masih ada. Angka kematian ibu hamil yang tinggi, kanker serviks hingga pendidikan yang belum optimal. “Di samping itu masih ada tantangan narkoba dan persoalan korupsi yang trennya terus naik,” pungkasnya. (BS03)
Tags
beritaTerkait
komentar
