Senin, 29 Juni 2026

Terkait PHK Sepihak, DPRD Sumut Segera Panggil Manajemen Koran Sindo

Kamis, 10 Agustus 2017 21:45 WIB
Terkait PHK Sepihak, DPRD Sumut Segera Panggil Manajemen Koran Sindo
BERITASUMUT.COM/BS03
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-DPRD Sumut akan segera memanggil manajemen PT Media Nusantara Informasi (MNI) yang merupakan penerbit Koran Sindo. Pemanggilan tersebut terkait laporan sejumlah mantan karyawan perusahaan Media Nusantara Citra (MNC) Group tersebut yang mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dengan dalih perusahaan mengalami kerugian. 
 
Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengatakan ketentuan dalam PHK sudah diatur dalam undang-undang. Maka dari itu, pihak perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo tersebut harus tunduk pada ketentuan yang berlaku. "Selain pihak MNI, kita juga akan memanggil Dinas Ketenagakerjaan Sumut guna membahas kasus ini. Kita akan mendampingi kasus ini hingga karyawan mendapatkan hak-hak mereka sesuai undang-undang," ujar Sutrisno kepada wartawan, Kamis (10/08/2017). 
 
Di sisi lain, sambung aktivis GMKI tersebut, kasus PHK sepihak tersebut sudah menjadi perhatian serius dari Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM). Bahkan sudah mengeluarkan rekomendasi agar kasus tersebut segera diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.Berkaitan dengan adanya rekomendasi Komnas HAM tersebut, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, DPRD Sumut akan sejalan dengan Komnas HAM. "Indikasi pelanggaran HAM kan ada, karena itu DPRD Sumut akan segera memanggil manajemen PT MNI," jelasnya.
 
Sebelumnya, Ribka Tjiptaning, anggota Komisi IX DPR RI  Fraksi PDI Perjuangan melalui pers rilis mendesak Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri untuk segera menuntaskan kasus PHK sepihak karyawan Koran Sindo di sejumlah biro di Indonesia tersebut.Pernyataan anggota DPR RI itu disampaikan di hadapan perwakilan karyawan Koran Sindo lintas biro yang di-PHK, disertai Forum Pekerja Media, terdiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), yang menemui dirinya di Kantor DPP PDI Perjuangan.
 
Lebih lanjut Ribka yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyatakan, penyelesaian PHK itu wajib mengedepankan hak-hak normatif karyawan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. 
 
"Saya menyatakan dengan tegas akan mengawal kasus PHK karyawan Koran Sindo yang dikelola PT MNI sebagai salah satu anak perusahaan PT MNC milik Hary Tanoesoedibjo. Jika setelah masa reses berakhir,  masalah PHK ini belum diselesaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, maka saya akan menggalang dukungan ke anggota Komisi IX yang lain agar kasus ini bawa ke Rapat Kerja antara Komisi IX dengan Kemenakertrans," pungkasnya. (BS03)

Tags
DPRD SumutHary TanoesoedibjoKoran SindoMNCPDI PPHK
beritaTerkait
Gubernur Sumut Buka Puasa Bersama Pimpinan DPRD Sumut

Gubernur Sumut Buka Puasa Bersama Pimpinan DPRD Sumut

Audiensi IKLAB RAYA, Erni Ariyanti Tanggapi Pemekaran Sumatera Timur dan Sekolah Unggulan

Audiensi IKLAB RAYA, Erni Ariyanti Tanggapi Pemekaran Sumatera Timur dan Sekolah Unggulan

Forkopimda Sumut Kompak hadiri Paripurna Mendengarkan Pidato Sambutan Gubernur

Forkopimda Sumut Kompak hadiri Paripurna Mendengarkan Pidato Sambutan Gubernur

Badai PHK Hantam Industri RI, Istana Kasih Pembelaan

Badai PHK Hantam Industri RI, Istana Kasih Pembelaan

Ketua DPRD Sumut Ajak KoJAM Kolaborasi Pemberitaan dan Kritik Membangun

Ketua DPRD Sumut Ajak KoJAM Kolaborasi Pemberitaan dan Kritik Membangun

Prabowo Terbitkan Aturan Baru, Korban PHK Dapat 60% Gaji Selama 6 Bulan

Prabowo Terbitkan Aturan Baru, Korban PHK Dapat 60% Gaji Selama 6 Bulan

komentar
beritaTerbaru
hit tracker