Sabtu, 21 November 2026

Pegawai Dimutasi, Ombudsman Panggil Kadis Kesehatan Medan

Kamis, 01 Juni 2017 22:15 WIB
Pegawai Dimutasi, Ombudsman Panggil Kadis Kesehatan Medan
beritasumut.com/ist
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Usma Polita Nasution, untuk meminta klarifikasi terkait pemutasian sejumlah pegawai Puskesmas Simalingkar beberapa waktu lalu.
 
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap Usma, agar dapat hadir di kantor Ombudsman Jalan Majapahit Medan, Jumat (02/06/2017).
 
"Jadi, lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Sumut, besok (Jumat) mengundang Kadis Kesehatan Medan," katanya, Kamis (01/06/2017).
 
Abyadi menjelaskan, pihaknya ingin mempertanyakan alasan Usma memutasi para pegawai yang telah melaporkan adanya pungli di Puskesmas Simalingkar. Tindakan ini dilihat ombudsman sebagai kebijakan balas dendam, karena sebelumnya para staf Puskesmas itu melaporkan praktik pungli.
 
"Kecuali bila Pemko Medan memang membiarkan atau menumbuhsuburkan praktik-praktik curang seperti ini dalam pelaksanaan pelayanan publik di jajaran birokrasi lingkungan Pemko Medan," jelasnya.
 
Menurut dia, kebijakan-kebijakan balas dendam seperti ini tidak bisa dibiarkan, bila Pemko Medan memang menginginkan terwujudnya pelaksanaan birokrasi dan pelayanan publik yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi serta pelayanan publik yang prima. Namun Abyadi mengaku tidak yakin bila Walikota Medan akan membiarkan birokrasi di Pemko Medan berlangsung seperti itu.
 
"Saya yakin Walikota Medan tidak akan membiarkan kebijakan balas dendam seperti ini terjadi di lingkungan birokrasi Pemko Medan, termasuk di Dinas Kesehatan Medan," ujarnya.
 
Oleh karena itu, Ombudsman meminta agar pemutasian seluruh staf itu direhabilitasi. Para pegawai Puskesmas Simalingkar harus dikembalikan ke tempat tugasnya semula.
 
"Malah menurut kami, justru kadis ini yang harus dievaluasi bila menerapkan kebijakan balas dendam seperti ini. Menurut Ombudsman, kebijakan balas dendam seperti ini buruk diterapkan di Pemko Medan," pungkasnya.
 
Sebelumnya, selain memanggil Usma, Ombudsman juga sudah berkoordinasi dengan Ombudsman RI di Jakarta. Agar Ombudsman pusat memangil Menteri Kesehatan untuk meminta klarifikasi atas statement Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Bambang Wibowo di Medan beberapa waktu lalu, yang terkesan mendukung praktik pungli untuk proses akreditasi puskesmas tersebut.
 
Begitupun Ombudsman juga sudah memanggil Kepala Puskesmas Simalingkar, Rooselyn, meminta klarifikasi pungutan sebesar Rp 200.000 per orang untuk proses akreditasi puskesmas.
 
Dalam proses Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Ombudsman, Rooselyn sudah berkomitmen untuk tidak lagi melakukan kutipan dan akan mengembalikan uang pegawai yang sudah dipungut. Namun hingga kini pengembalian itu tidak kunjung dilakukan.(BS07)

Tags
beritaTerkait
Kadis Kesehatan Medan: Mutasi Pegawai Puskesmas Jangan Dibesar-besarkan
komentar
beritaTerbaru
hit tracker