Selasa, 17 November 2026

Kasus Penyerebotan Tanah Milik Mantan Bishop GMI, Poldasu Sarankan Pelapor Minta SP2HP

Selasa, 09 Mei 2017 20:45 WIB
Kasus Penyerebotan Tanah Milik Mantan Bishop GMI, Poldasu Sarankan Pelapor Minta SP2HP
BERITASUMUT.COM/BS04
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Kuasa hukum mantan Bishop (pemimpin pendeta) Gereja Methodist Indonesia (GMI) RPM Tambunan, Rinto Maha memiliki permintaan kepada penyidik Subdit II/Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut (Poldasu), terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen yang berujung pada penyerobotan lahan milik RPM Tambunan yang terdiri dari dua persil tanah seluas 630 meter persegi di Jalan Bunga Rinte XII, Kelurahan Medan Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan.
 
Menyikapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Sumut (Poldasu) Rina Ginting menyarankan agar pihak pelapor meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke Subdit yang menanganinya. "Cobalah diminta SP2HP-nya dulu, biar tahu seperti apa perkembangan kasusnya," ujarnya kepada wartawan, Selasa (09/05/2017).
 
Ditanya kenapa penanganan kasus itu yang terlalu lama sampai memakan waktu selama 10 bulan, padahal dalam peraturan Kapolri dinyatakan, penanganan kasus yang rumit cuma membutuhkan waktu selama 120 hari, mantan Kapolres Binjai ini menjawab, untuk penanganan sebuah kasus tidak tergantung rumit atau tidaknya kasus tersebut. "Tidak seperti itu, terkadang atau malah seringnya, kasus pembunuhan yang besar bisa diungkap begitu cepat. Bisa saja, dalam kasus ini memang masih ada yang belum lengkap," tuturnya.
 
Disinggung soal ada indikasi penyidik Subdit II/Harda-Bangtah takut menuntaskan kasus itu karena lahan sengketa sudah dimiliki oknum pamen di KodamI/BB, Rina membantahnya. Namun, sambungnya, untuk indikasi adanya personel TNI dalam sebuah kasus, sebaiknya hal itu dilaporkan ke pihak TNI, dalam hal ini Polisi Militer (PM) TNI. "Tidaklah, kalau untuk menangani kasus bukan perkara takut atau tidak. Kan memang harus menegakan hukum sesuai hukum yang berlaku. Untuk persoalan itu (oknum pamen Kodam), sebaiknya pelapor juga melaporkan hal itu ke pihaknya (TNI). Biar ada prosesnya juga," sarannya.
 
Sementara itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel yang dikonfirmasi ke WA pribadinya, tak memberikan jawaban. Kendati pesan tersebut sudah dibacanya, namun Rycko tak memberi jawaban.(BS04)
 

Tags
beritaTerkait
Batalyon Parako 463 Pasgat Terima Tanda Kehormatan Samkaryanugraha
Prabowo Perkuat Pertahanan Negara dengan Resmikan 204 Satuan Baru TNI
Oknum TNI di Medan Diduga Bawa Kabur Motor Rekan Kerja
Realisasikan Arahan Wali Kota, Kadin Medan Ajak UMKM Binaan Terjun Langsung di Bazar HUT ke-81 TNI
Polrestabes Medan Gulung Sindikat Curanmor Libatkan Pecatan TNI, Dua Pelaku Ditembak
Nekat Nyolong Mesin Pompa Air Milik Anggota TNI, Maling ini "Gol" di Polsek Medan Area
komentar
beritaTerbaru
hit tracker