Senin, 20 April 2026

Pilkades Hilibanua Dinilai Cacat Hukum, Masyarakat Nias Utara Unjuk Rasa ke PTUN Medan

Kamis, 23 Februari 2017 23:30 WIB
Pilkades Hilibanua Dinilai Cacat Hukum, Masyarakat Nias Utara Unjuk Rasa ke PTUN Medan
BERITASUMUT.COM/BS03
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Pilkades Hilibanua, Nias Utara dinilai cacat hukum, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Nias Utara berunjuk rasa di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Kamis (23/02/2017).
 
"Kami meminta pihak PTUN Medan bersifat netral, meminta PTUN Medan agar membatalkan Itolo Lahagu sebagai Kepala Desa karena cacat hukum," ujar koordintor aksi, Perianus Harefa.
 
Selain itu, massa aksi juga meminta Bupati Nias Utara agar mencopot Ketua Panitia Pilkades tingkat Kabupaten Nias Utara, Fo'arota Gea."Dia (Fo'arota Gea) telah menggunakan jabatannya untuk mengintimidasidan mengancam Ketua Pilkades tingkat Desa untuk menurutinya," teriak Perianus.
 
Tidak hanya itu, lanjut Perianus, mereka menduga dalam proses Pilkades yang dilaksanakan panitia pemilihan dianggap menyalahi. Hal itu terbukti dari nama-nama calon yang ditetapkan oleh panitia tingkat desa berbeda dengan tingkat kabupaten.Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dari tingkat desa, menyebutkan dari tiga bakal calon yang mendaftar, hanya dua yang lulus sebagai calon kepala desa, yakni Kristian Lahagu dan Arosokhi Lahagu. Sedangkan Itolo Lahagu dinyatakan gugur.
 
Anehnya, kata Perianus, hal tersebut bertolak belakang dengan hasil yang ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten yang meloloskan Itolo Lahagu.
 
"Kami menduga proses penetapan nama calon kepala desa yang dilakukan oleh panitia tingkat kabupaten menyalahi aturan, karena panitia tingkat desa sudah menggugurkan calon atas nama Itolo Lahagu. Tapi kenapa di tingkat kabupaten bisa diloloskan mejadi calon? Ini tidak sesuai dengan ketentuan yang merujukpada Peraturan Bupati yang menjelaskan tata cara dan mekanisme tentang pemilihan kepala desa. Dan ini sudah mengarah pada ranah pidana, karena menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk melakukan intervensi," pungkas Perianus. (BS03)
 

Tags
NiasPTUN MedanPilkadapilkadesPilkades Hilibanua
beritaTerkait
BPH Migas Dukung Optimalisasi Penyaluran BBM untuk Nelayan di Nias Utara

BPH Migas Dukung Optimalisasi Penyaluran BBM untuk Nelayan di Nias Utara

Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat

Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat

RSUD Tafaeri Nias Utara Ground Breaking Peningkatan Kualitas

RSUD Tafaeri Nias Utara Ground Breaking Peningkatan Kualitas

Lantik Bupati dan Wakil Bupati Madina, Gubernur Sumut Ingatkan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Landasan Bekerja

Lantik Bupati dan Wakil Bupati Madina, Gubernur Sumut Ingatkan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Landasan Bekerja

Gubernur Sumut Gerak Cepat Beri Solusi Masalah Kesehatan di Nias Utara

Gubernur Sumut Gerak Cepat Beri Solusi Masalah Kesehatan di Nias Utara

Gubernur Sumut Bobby Nasution Mulai Benahi Infrastuktur Kepulauan Nias Tahun Ini

Gubernur Sumut Bobby Nasution Mulai Benahi Infrastuktur Kepulauan Nias Tahun Ini

komentar
beritaTerbaru
hit tracker