Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Ketua DPD FSP KEP-K SPSI Sumut Nelson Manalu memaparkan kesepakatan para DPD SPA di Sumut dengan APINDO dan difasilitasi lewat DPD K SPSI Sumut, setelah adanya gugatan asosiasi pengusaha di PTUN bagi UMK Kota Medan tahun 2017. Menjaga hak pekerja tetap dipenuhi selama berlangsungnya gugatan hukum, hingga pekerja dan buruh tidak dirugikan dan tetap menikmati kenaikan persentase upah dan gaji.
Pernyataan tadi disampaikannya dalam pertemuan kordinasi dan silaturrahmi antara DPD K SPSI beserta seluruh SPA seperti FSPTI, FSP KEP, FSP Kahut, FSP LEM dan FSP NISBA, dengan DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pusat, dihadiri Wakil KetuaH Muchyir Hasan Hasibuan dan Sekretaris Jendral H Rudi Prayitno SH, Selasa(17/01/2017).
Nelson Manalu ingin menepis rumor miring, seolah DPD K SPSI menggiring SPA membuat permufakatan haram dengan asosiasi pengusaha, untuk merugikan pekerja dan buruh. Hingga terbentuk opini, yang terkesan memojokkan loyalitas dan kredibilitas Ketua DPD KSPSI Sumut yang juga Ketua DPD FSPTI Sumut CP Nainggolan SE MAP.
“Para pengusaha ngotot membayar gaji sesuai UMK Kota Medan 2016, selama gugatan PTUN berjalan. Saya khawatir karena kondisi ini merugikan pekerja, hingga berkordinasi dengan SPA lainnnya. Kami lantas meminta Ketua DPD K. SPSI Sumut menindaklanjuti, dan beliau yang bertindak secara organisasi menyahuti aspirasi SPA. KSPSI Medan kita undang juga dalam diskusi dengan asosiasi pengusaha tadi, yang bersangkutan beralasan tidak bisa hadir karena ada pesta keluarga. Jadi dari mana kami berniat ataupun menodai perjuangan pekerja dan buruh," prihatin Nelson Manalu.
Nelson Manalu berharap penjelasannya dalam forum tersebut, menyudahi isu tidak bertanggungjawab yang memojokkan Ketua DPD K. SPSI Sumut. Dan sikap mereka sebagai pimpinan di federasi dan konfederasi, jadi benteng bagi pekerja dan buruh selama gugatan PTUN UMK Medan 2017 berlangsung.
Sebelumnya, Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP K SPSI) Rudi Prayitno SE di hadapan 5 DPD SPA Sumut yang hadir yakni F SPTI CP Nainggolan SE MAP, FSP KEP Nelson Manalu SH, FSP LEM Bambang Guritno, FSP Kahut Syahrum dan FSP NISBA Elviany Tanjung, menjelaskan K SPSI adalah rumah berhimpun dan bernaungnya federasi SPA yang ada. Karenanya Rudi berharap, segala sesuatu terkait urusan organisasi diselesaikan menurut fatsun mekanisme dan AD/ART organisasi, bukan mengedepankan ego pribadi.
“Jika ada yang menyebut dirinya bukan bagian dari konfederasi, tolong copot nama K SPSI dari dirinya. Kita ini keluarga besar, jangan menafsirkan sendiri-sendiri kebijakan organisasi. Apalagi sampai main hakim sendiri. Jangan sampai ada bagian dari keluarga besar K SPSI yang disakiti," geram H Rudi Prayitno SE.
Di hadapan Sekretaris Jendral DPP K SPSI Rudi Prayitno, dan Wakil Ketua Muchyir Hasan Hasibuan, serta pimpinan SPA di Sumut, seluruh DPC Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F SPTI), menyatakan kebulatan tekad mendukung kepemimpinan Ketua DPD F SPTI-K SPSI yang juga Ketua DPD K SPSI, CP Nainggolan SE MAP dan menolak SK DPP F SPTI yang dinilai cacat hukum, karena menerbitkan SK bagi DPD Sumut tanpa memediasi para pihak yang bertikai, serta menerbitkan SK bagi kpengurusan cabang, yang bukan kewenangan dan otoritas DPP.
“Kami tetap mendukung DPD F SPTI dipimpin CP Nainggolan SE MAP dan kita tolak ketidakbecusan dan ketidakpahaman Ketua DPP F SPTI dalam berorganisasi," lugas MD Aritonang, Sekretaris DPC F SPTI Deli Serdang yang menjadi juru bicara bagi seluruh DPC F SPTI yang ada di Sumatera Utara dalam pertemuan itu. (Tulisan dikirim alfiannur syafitri)
Tags
beritaTerkait
komentar
