Selasa, 02 Juni 2026

Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal

Minggu, 20 November 2016 10:45 WIB
Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
BERITASUMUT.COM/IST
Sekjen Kemenag Nur Syam
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Sekjen Kemenag Nur Syam menegaskan bahwa jaminan produk halal menjadi bagian perlindungan pemerintah terhadap masyarakatnya. Pelaku usaha mikro juga tidak perlu khawatir karena Pemerintah mengupayakan agar sertifikasi berbiayas rendah.
 
Menurut Nur Syam, ada tiga skema penganggaran yang akan dilakukan pemerintah. Skema pertama, pembiayaan yang bersumber dari APBN. Skema kedua, bersumber dari subsidi silang perusahaan besar yang memiliki kepedulian terhadap ini. Skema ketiga dari masyarakat.
 
"Jadi ada 3 sumber pendanaan untuk JPH ini. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir akan tercekik dengan regulasi ini," jelas Nur Syam dalam kesempatan live dialog interaktif di Radio Elshinta dilansir dari laman resmi kemenag.go.id, Minggu (20/11/2016).
 
Menurut Nur Syam, besaran biaya yang dibutuhkan sangat tergantung pada spesifikasi produk dan tingkat kerumitan proses sertifikasi. Produk yang rumit dan membutuhkan ahli, tentu beda dengan produk yang lebih mudah sertifikasinya."Kalau makanan lebih mudah dibanding kosmetika dan obat-obatan. Karenanya tentang biaya sangat tergantung pada jenis barang dan produk yang akan disertifikasi," ujarnya
 
Nur Syam mengaku bahwa besaran biaya tidak diatur dalam UU Jaminan Produk Halal. Nemun demikian, masalah tersebut nantinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah atau di PMA. "Kita ingin jangan sampai UU JPH ini justru memberatkan produsen. Jangan sampai kalangan usaha menengah kecil dan mikro menjadi semakin berat, itu tentu tidak kita inginkan.Jika APBN terbatas dan tidak memungkinkan, kita ada skema dari subsidi silang dan skema dari masyarakat. Ini disiapkan dalam ranga membantu unit usaha kecil yang memerlukan sertifikasi tapi terkendala anggaran," pungkasnya.(BS02)
 

Tags
HalalMUISekjen Kemenag Nur SyamSertifikasi Halal
beritaTerkait
Ketua KADIN Halal Bihalal dengan Ketua DPRD dan Wakil Walikota Medan

Ketua KADIN Halal Bihalal dengan Ketua DPRD dan Wakil Walikota Medan

Strategi Komunikasi Kebijakan Penataan Penjualan Komoditas Non-Halal: Menjaga Harmoni, Menenangkan Semua Pihak

Strategi Komunikasi Kebijakan Penataan Penjualan Komoditas Non-Halal: Menjaga Harmoni, Menenangkan Semua Pihak

Halal Bihalal Polda Sumut Pererat Hubungan Antar Personel

Halal Bihalal Polda Sumut Pererat Hubungan Antar Personel

Buka Sosialisasi, Walikota Dukung Hadirnya Aplikasi BKMQU yang Digagas MUI Kota Medan

Buka Sosialisasi, Walikota Dukung Hadirnya Aplikasi BKMQU yang Digagas MUI Kota Medan

Hadiri Muzakarah Ramadhan, Walikota Binjai: Sambut Ramadhan dengan Iman, Ilmu, dan Amal Terbaik

Hadiri Muzakarah Ramadhan, Walikota Binjai: Sambut Ramadhan dengan Iman, Ilmu, dan Amal Terbaik

Tinjau Sucofindo Cabang Medan, Pj Gubernur Sumut Harap Kerja Sama dengan Pemprov Semakin Kuat

Tinjau Sucofindo Cabang Medan, Pj Gubernur Sumut Harap Kerja Sama dengan Pemprov Semakin Kuat

komentar
beritaTerbaru
hit tracker