Minggu, 13 September 2026

BPJPH Dibentuk, Fatwa Halal Tetap di MUI

Minggu, 20 November 2016 10:25 WIB
BPJPH Dibentuk, Fatwa Halal Tetap di MUI
BERITASUMUT.COM/IST
Sertifikasi halal dari MUI.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menjadi amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). BPJPH menjadi bagian dari struktur Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama.
 
Meski demikian, Sekjen Kemenag Nur Syam memastikan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap berperan penting dalam sertifikasi halal. "Peran MUI sangat besar karena fatwa datang dari MUI. Pemerintah hanya memfasilitasi pendaftaran dan fasilitasi mengeluarkan sertifikat. Itu saja," demikian penegasan Nur Syam dalam kesempatan live dialog interaktif di Radio Elshinta dilansir dari laman resmi kemenag.go.id, Minggu (20/11/2016).
 
Proses sertifikasi halal, menurut Nur Syam akan diawali dengan pemeriksaan data usulan dari industry yang dilakukan oleh BPJPH. Data usulan sertifikasi halal sebuah produk yang tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pengusul oleh BPJPH. Jika lengkap, maka usulan tersebut akan diteruskan kapada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
 
"Hasil pemeriksaan LPH, akan kita serahkan ke MUI. Dari sinilah kemudian fatwa halal didapatkan. Jika produknya dinyatakan halal, MUI akan mengeluarkan fatwa halal.Jadi fatwa halal tetap MUI. MUI yang mengeluarkan secara tertulis suatu produk dinyatakan halal. Dari MUI diserahkan ke BPJPH untuk kemudian dikeluarkan sertifikasi halal-nya," paparnya.
 
Selain fatwa halal, Mantan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya ini juga menegaskan bahwa MUI juga penilai petugas atau pihak yang bisa menjadi pemeriksa (penyelia) produk halal di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). "MUI punya peran besar. MUI itu kan kumpulan ulama dari berbagai macam organisasi. Jadi pemerintah mempercayakan kewenagan halal pada MUI," ujarnya.
 
UU JPH memberi ruang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas), perguruan tinggi keagamaan (PTK) maupun perguruan tinggi umum (PTU) untuk memiliki LPH. Lembaga ini dalam UU JPH memiliki peran penting karena perannya dalam memeriksa atau menganatomi kandungan sebuah produk guna. Namun demikian, mereka harus bekerjasama dengan MUI karena MUI lah yang berperan menentukan siap saja petugas yang berwenang memeriksa halal.
 
Mantan Dirjen Pendidikan Islam ini menambahkan, di beberapa negara, jaminan produk halal menjadi kewenangan pemerintah. Dengan BPJPH, pemerintah diharapkan hadir dalam memberi perlindungan kepada masyarakatnya terkait makanan, minuman, serta produk guna lainnya.
 
"Pemerintah harus hadir dalam JPH, karena persoalan halal ini menyangkut juga persoalan G to G (antar pemerintahan). JPH menyangkut persoalan perdagangan yang G to G sehingga pemerintah harus hadir di tengah perdagangan itu," terang Nur Syam sembari menandaskan bahwa BPJPH akan selalu bersinergi dengan MUI dalam menentukan kekhalanan sebuah produk. (BS02)
 

Tags
beritaTerkait
Ketua KADIN Halal Bihalal dengan Ketua DPRD dan Wakil Walikota Medan
Strategi Komunikasi Kebijakan Penataan Penjualan Komoditas Non-Halal: Menjaga Harmoni, Menenangkan Semua Pihak
Halal Bihalal Polda Sumut Pererat Hubungan Antar Personel
Buka Sosialisasi, Walikota Dukung Hadirnya Aplikasi BKMQU yang Digagas MUI Kota Medan
Zulhas Tunggu Prabowo Bagi-bagi Tugas soal Makan Bergizi Gratis
Hadiri Muzakarah Ramadhan, Walikota Binjai: Sambut Ramadhan dengan Iman, Ilmu, dan Amal Terbaik
komentar
beritaTerbaru
hit tracker