Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com - Pemerintah Indonesia mengirimkan Satuan Tugas Helikopter MI-17 TNI pada misi pemeliharaan perdamaian di Mali, Afrika, atau yang disebut dengan United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA).
Pengiriman tersebut atas permintaan United Nations Department Peacekeeping Operations (UNDPKO) yang diajukan 22 Agustus 2014 lalu.
Dikutip dari situs resmi Setkab RI, Jumat (24/7/2015), keputusan Pemerintah Indonesia yang mengalihkan Satuan Tugas Helikopter MI-17 TNI dari misi African United Nations Hybrid Missiong in Darfur (UNAMID) ke MINUSMA itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter MI-17 TNI Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Mali, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Juli 2015.
Selanjutnya Perpres Nomor 78 Tahun 2015 itu telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 6 Juli 2015 lalu.
Dalam perpres disebutkan, yang dimaksud dengan Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter MI-17 TNI Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Mali, yang selanjutnya disebut Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA adalah pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dibentuk dan ditugas dalam rangka pengiriman Satgas Heli MI-17 TNI ke MINUSMA.
"Pembentukan Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA dilaksanakan atas permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Pemerintah Republik Indonesia," bunyi Pasal 2 Perpres.
Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA menurut perpres ini dibentuk oleh Panglima TNI, dan dilaksanakan sesuai dengan standar PBB.
"Penyiapan, pengiriman, dan pengembalian Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA dilaksanakan oleh Panglima TNI berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian," bunyi Pasal 4.
Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA bertugas paling lama satu tahun, dan dapat diperpanjang sesuai permintaan PBB. Perpanjangan waktu penugasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Panglima TNI berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian.
Dalam hal terjadi pengubahan mandat dari PBB, perubahan situasi politik dan keamanan di daerah misi, perubahan penugasan di daerah misi, dan/atau kebutuhan dalam negeri, Pemerintah Republik Indonesia dapat menarik Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA.
"Penarikan Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Panglima TNI," bunyi Pasal 6 ayat (2).
Panglima TNI melaporkan pelaksanaan tugas Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA kepada Presiden paling sedikit tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan ditembuskan kepada Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.
Pendanaan yang diperlukan untuk tugas Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Pertahanan, dan anggaran PBB untuk pengiriman, operasional, perawatan personel, pemeliharaan peralatan, pengembalian, dan penambahan atau penguatan Konga Satgas Heli MI-17 TNI MINUSMA pada misi yang sedang berjalan.
(BS-001)
Tags
beritaTerkait
komentar