Madina Turun Level 3, Bupati: Belajar Tatap Muka Akan Dibuka Kembali

beritasumut.com - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan rapat evaluasi kegiatan penanganan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sesuai dengan Inmendagri nomor 40 tahun 2021 tentang Pemberlakuaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di aula Setdakab, Senin (20/09/2021).

Rapat itu dipimpin Bupati Madina, H Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution dan Wakil Bupati, Atika Azmi Utammi Nasution. Kemudian berbagai peserta rapat hadir juga, Sekda, Dandim 0212/Tapsel, Kapolres, Kejari, Kepala BNNK, Ketua Pengadilan Agama serta Pimpinan OPD di Pemkab Madina.

Dalam keteranganya, Sukhari menyampaikan situasi PPKM level 4 Madina saat ini sudah turun ke level 3 berdasarkan dari hasil tim evaluasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Hasil evaluasi Provinsi status level 4 Madina sudah turun ke level 3, namun Inmendagri hingga saat ini belum kita peroleh, semoga hari ini keluar dengan hasil yang sama,” kata Bupati.

Sebelumnya, kata Sukhairi, capaian vaksinasi sejak ditetapkan PPKM level 4 masih 13 persen, namun setelah diberikan waktu 2 pekan (14 Hari), capaian vaksin di Madina hari ini sudah memasuki angka 23 persen.

Baca Juga : Tren Kasus Aktif Menurun, Sumut Masuk Level II Situasi Covid-19
“Alhamdulillah capaian 20 persen kemarin sudah kita penuhi, bahkan sudah lebih. Kedepannya, capaian vaksinasi 50 persen akan kita usahakan agar situasi kembali ke level 2 hingga mencapai titik normal,” ungkapnya.

[br] Selain penurunan level, Bupati menyebut PPKM level 3 itu sudah jauh beda aturannya dengan level 4. Seperti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) sudah bisa dilakukan kembali.

“Kepada Kadis Pendidikan, hari ini saya minta siapkan surat imbauan PTMT boleh dilaksanakan kembali, tapi persiapkan dulu sembari menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” pintanya.

Diakhir pidatonya, Bupati memerintahkan kepada seluruh kepala OPD agar mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh honorer dan staf untuk wajib divaksin.

“Kebijakan tentang penerima BLT DD semalam harus wajib vaksin tetap kita jalankan, sebagai tambahan kepada seluruh OPD mengeluarkan surat seperti itu juga. kalau tidak mau divasksin, tunda pemberian gajinya,” tegas Sukhairi.

[br] Sementara itu, Ketua DPRD, Erwin Efendi Lubis sangat mendukung penyataan dan kebijakan yang disebutkan Bupati. Ia memandang vaksinasi ini sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan.

“Capaian vaksinasi 2 pekan belakangan ini sangat saya apresiasi, terima kasih kepada TNI, Polri dan Pejabat lainnya. Penurunan level ini merupakan anugerah bagi kita semua. Saya sampaiakan, ikut vaksin bukan cerita suka atau tidak suka, ini adalah suatu kewajiban dilaksanakan. Saya sepakat atas semua ini dan vaksin harus sama-sama kita galakkan,” tegas dia

Ia juga melaporkan, kegiatan vaksinasi massal bagi seluruh Anggota DPRD Madina sedang berlangsung hari ini di sekretariat dan optimis kegiatan itu selesai hari ini.(rel)

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Raih Penghargaan Penanganan Covid-19 Terbaik Ke-2 Wilayah Sumatera
• Sumut Masuk Finalis PPKM Award, Metode Penanganan Covid-19 Jadi Blue Print di Masa Mendatang

Pemprov Sumut Raih Penghargaan Penanganan Covid-19 Terbaik Ke-2 Wilayah Sumatera

Sumut Masuk Finalis PPKM Award, Metode Penanganan Covid-19 Jadi Blue Print di Masa Mendatang

Kepada Tim Juri PPKM Award, Edy Rahmayadi Paparkan Strategi Sukses Penanganan Covid-19 di Sumut

Polrestabes Medan Hadiri Interview PPKM Awards Tahun 2023 di Rumah Walikota Medan

Meski PPKM Dicabut, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Tetap Dilakukan

Meski PPKM Dicabut, Dinas Kesehatan Imbau Tetap Jalankan Prokes