Minggu, 26 April 2026

Eksklusif, Sektor Kesehatan Berpotensi Banyak Lakukan Kecurangan

Selasa, 05 September 2017 23:15 WIB
Eksklusif, Sektor Kesehatan Berpotensi Banyak Lakukan Kecurangan
BERITASUMUT.COM/IST
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Sentra Advokasi Untuk Hak dan Pendidikan Rakyat (Sahdar) dalam penelitiannya sejak Maret-Agustus 2017, masih banyak ditemukan berbagai jenis kecurangan (fraud) dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
 
Hal tersebut juga ditegaskan peneliti Indonesia Busenisses Links (IBL) Najmu Laila. Menurutnya, sektor kesehatan memang merupakan sektor yang eksklusif. Di sini sebut dia, dokter atau faskes memiliki kewenangan otonom, sehingga potensial untuk melakukan kecurangan.
 
Salah satunya, kata Najmu adalah dalam hal pengadaan obat maupun alat kesehatan (alkes). Meskipun ujar dia, sejak 2014 pengadaannya sudah mengacu kepada ekatalog, tetapi kecurangan-kecurangan, tetap saja masih terjadi kendati telah berkurang.
 
"Perencanaan ekatalog masih tidak sesuai. Sebab, masih ada sejumlah faskes yang tidak mengajukan kebutuhannya, tapi tetap bisa melalukan pembelian. Alhasil, seperti jumlah obat yang tersedia melalui ekatalog menjadi berkurang, sehingga pengadaan obat harus dilakukan secara manual (offline). Di sinilah potensi kecurangan itu bisa berlangsung," terang kepada wartawan, Selasa (05/09/2017).
 
Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menambahkan, hal yang paling krusial dari JKN ini adalah dalam hal pengelolaan klaim BPJS Kesehatan. Sebab, klaim yang dilakukan khususnya oleh rumah sakit sebut dia, tidak transparan, sehingga potensi untuk dilakukan manipulasi."Misalnya pasien tidak diberi obat dan pelayanan atau pasien tidak ada karena sudah dipulangkan, namun klaimnya justru tetap ditagih ke BPJS," jelasnya.
 
Karena, menurut Febri, praktek-praktek inilah yang harusnya bisa dibuka kepada publik (bukan rekam medik). Sehingga, tidak menyalahkan penunggakan peserta sebagai satu-satunya penyebab dari defisit yang dialami BPJS Kesehatan.
 
"Justru kita khwatir defisit yang dialami BPJS Kesehatan malah berasal dari masalah klaim. Untuk itu, kami berharap tingkat klaim itu bisa dilakukan dengan cermat, bukan lagi verivikasi hanya dilakukan dengan sampling maupun menerima laporan klaim dari rumah sakit saja," pungkasnya.(BS07)
 

Tags
beritaTerkait
BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Manfaat Jaminan Kematian & Beasiswa kepada 16 Ahli Waris P3K Paruh Waktu
BPJS Ketenagakerjaan: Keluarga Personel Satpol PP Medan Dapat Santunan
KIS Group Gandeng Shell Pasok BioLNG ke Singapura Mulai 2027, Indonesia Jadi Basis Produksi
RSJ Prof Ildrem Siap Bertransformasi Menuju Rumah Sakit Jiwa yang Ramah dan Inklusif
Kepala Dinas Kesehatan Tegaskan Komitmen Pelayanan Pasca-libur Lebaran
Daftar Pemain RI Kejuaraan Bulutangkis Asia 2025, 4 Wakil Jadi Unggulan
komentar
beritaTerbaru
hit tracker