Menaker: Tata Kelola yang Kuat Hadirkan Layanan Ketenagakerjaan yang Lebih Baik

beritasumut.com-Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan. Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja agar program-programnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

"Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ket enagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat," ujar Yassierli.

Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan mengenai Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kemnaker di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Baca Juga:

• Di Konferensi Perburuhan Internasional, Menaker Yassierli Paparkan Program Presiden Prabowo untuk Siapkan Tenaga Kerja Masa Depan
• Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Hadir di Berbagai Daerah untuk Perluas Akses Kompetensi

Yassierli mengatakan, ruang lingkup tugas Kemnaker sangat luas, mulai dari penyiapan tenaga kerja yang kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

"Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat," katanya.

Baca Juga:

• Magang Nasional Batch I Segera Berakhir, Tahap Akhir Tentukan Sertifikat dan Uang Saku Peserta
• Menaker: Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja

Untuk mendukung upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat program yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya melal ui perluasan pelatihan vokasi guna meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK serta menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Upaya tersebut diikuti optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja agar lulusan pelatihan dapat terserap lebih cepat oleh pasar kerja.

Selain itu, Kemnaker terus mengevaluasi berbagai regulasi guna mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif. Berbagai ketentuan yang dinilai menghambat pelayanan ditinjau agar lebih sederhana, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi bagian penting dari penguatan organisasi. Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Transformasi organisasi turut dilakukan melalui penguatan pengawasan internal berbasis risiko serta peningkatan fungsi investigasi untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel. Di saat yang sama, Kemnaker terus mendorong pembangunan sistem data terintegrasi guna mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran," kata Yassierli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program dan kinerja organisasi.

"Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efekti vitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Cris.

(rel)

Di Konferensi Perburuhan Internasional, Menaker Yassierli Paparkan Program Presiden Prabowo untuk Siapkan Tenaga Kerja Masa Depan

Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Hadir di Berbagai Daerah untuk Perluas Akses Kompetensi

Magang Nasional Batch I Segera Berakhir, Tahap Akhir Tentukan Sertifikat dan Uang Saku Peserta

Menaker: Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja

Pemko Binjai Tandatangani MoU dengan Kemnaker RI, Sinergikan Data Ketenagakerjaan untuk Perluas Akses Kerja dan Pelatihan

Kemenhut Cabut Izin 18 Perusahaan, Berikut Daftarnya