Senin, 27 April 2026

Sah Jadi Milik Inalum, Kontrak Karya PT Freeport Berubah Jadi IUPK

Sabtu, 22 Desember 2018 14:00 WIB
Sah Jadi Milik Inalum, Kontrak Karya PT Freeport Berubah Jadi IUPK
beritasumut.com/ist
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif yang melibatkan pemerintah, Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya pada hari ini telah resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada INALUM.
 
Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.
 
Siaran pers Kementerian ESDM menyebutkan, INALUM telah membayar 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan INALUM meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%.
 
“Kepemilikan 51,23% tersebut nantinya akan terdiri dari 41,23% untuk INALUM dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60% sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40% oleh BUMD Papua,” jelas siaran pers Kementerian ESDM, Jumat (21/12/2018) sore.
 
Menurut siaran pers Kementerian ESDM itu, INALUM akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar 819 juta dollar AS yang dijaminkan dengan saham 40% di IPPM.
 
“Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD tersebut. Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan. Akan ada pembayaran tunai yang diterima oleh Pemerintah Daerah,” terang Kementerian ESDM.
 
Struktur kepemilikan Pemerintah Daerah Papua tersebut, menurut siaran pers itu,  adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham serta aspek perlindungan dari masuknya penyertaan swasta didalam kepemilikan.
 
IUPK
 
Adapun mengenai IUPK, menurut siaran pers Kementerian ESDM, telah diserahkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono kepada Direktur Utama PTFI Tony Wenas disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, Inspektur Jenderal Kementerian LHK Ilyas Asaad, Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno, Direktur Utama INALUM Budi G. Sadikin dan CEO FCX Richard Adkerson. di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (21/12) ini.
 
Dengan terbitnya IUPK ini, maka PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.
 
Lebih lanjut siaran pers Kementerian ESDM menyebutkan, tuntasnya proses divestasi telah membuktikan ke dunia internasional bahwa Indonesia tetap mematuhi konstitusi yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam yang mandiri tanpa harus memaksakan kehendak dan menasionalisasi kepemilikan asing.(rel)

Tags
PT FreeportPreefortsaham Freeport
beritaTerkait
TNI dan PT Freeport Indonesia MoU Pengamanan

TNI dan PT Freeport Indonesia MoU Pengamanan

Pengambilalihan Freeport Dilakukan di Eranya, Jonan: Perundingan Sebelumnya Tidak Jadi Dasar

Pengambilalihan Freeport Dilakukan di Eranya, Jonan: Perundingan Sebelumnya Tidak Jadi Dasar

Dua Tahun Proses Negosiasi, PT Freeport Akhirnya Sah Jadi Milik Inalum

Dua Tahun Proses Negosiasi, PT Freeport Akhirnya Sah Jadi Milik Inalum

Divestasi Freeport Melalui Participating Interest Rio Tinto, NasDem Minta Pemerintah Hati-hati

Divestasi Freeport Melalui Participating Interest Rio Tinto, NasDem Minta Pemerintah Hati-hati

Pemerintah Beri 10 Persen Saham Divestasi PT Freeport Kepada Pemprov Papua dan Pemkab Mimika

Pemerintah Beri 10 Persen Saham Divestasi PT Freeport Kepada Pemprov Papua dan Pemkab Mimika

Staf Khusus Menteri ESDM: Soal Freeport, Tiga Poin Tidak Bisa Dinegosiasikan

Staf Khusus Menteri ESDM: Soal Freeport, Tiga Poin Tidak Bisa Dinegosiasikan

komentar
beritaTerbaru
hit tracker