Minta Dukungan DPR RI, Menaker Bangun Sistem Informasi Pasar Kerja Ideal di Indonesia

Beritasumut.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa sistem informasi pasar kerja (SIPK) Indonesia saat ini masih belum optimal, belum ideal, serta terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya membangun SIPK yang ideal untuk mempercepat upaya pengurangan pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.

“Layanan informasi pasar kerja yang disediakan terbatas, sedikit pemangku kepentingan terlibat, dan kualitas dan variasi data terbatas. Tentu (SIPK-red) membutuhkan perbaikan dan kami mohon dukungan Komisi IX terkait upaya kami membangun sistem informasi pasar kerja yang ideal," kata Menaker Ida saat memaparkan Grand Design Kemnaker dan Bappenas dalam penciptaan dan pemenuhan pasar kerja 2021 di masa pandemi Covid-19, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/03/2021).

Baca Juga : Pemerintah Terbitkan 49 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja

Baca Juga:

• Badan Legislasi DPR RI Kunjungi Kadin Sumatera Utara Bahas Penyusunan RUU Kadin
• Reses DPR ke Polres Pematangsiantar, Hinca Pesankan ini ke AKBP Sah Udur

Hasil studi Bappenas dan Bank Dunia (2020), sambung Ida, menunjukan bahwa SIPK Indonesia berada pada tingkat dasar menuju menengah. Menaker Ida menginginkan SIPK bisa mengikuti Worknet (SIPK Korea Selatan) yang sudah berada pada level advance.

"Sistem informasi pasar kerja kita harus didorong lebih kuat lagi. Setidak-tidaknya menuju sistem pasar kerja ideal seperti di Korea Selatan yang memliki lima karakteristik. Yaitu relevan, handal, efisien, berfokus pada klien, dan komprehensif," ujar Menaker Ida, dilansir dari Kemnaker.go.id, Selasa (16/03/2021).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Pulangkan 141 Korban TPPO dari Myanmar
• Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 3 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

[br] Ditambahkan Menaker, permasalahan pasar kerja di Indonesia yakni mismatch lulusan pendidikan dengan dunia kerja, job matching yang kurang efisien, kurangnya jumlah tenaga kerja yang sesuai kebutuhan kerja, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja.

Pengembangan, perbaikan, dan optimalisasi pasar kerja menemukan momentumnya di masa pandemi mengingat ketersediaan data ketenagakerjaan yang dinamis menjadi penentu kebijakan di bidang ketenagakerjaan. "Contoh, pelaksanaan BSU dengan BPJS Ketenagakerjaan kemarin, menjadi modal awal integrasi sistem pasar kerja yang baik," katanya.

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, grand design pengembangan pasar kerja Indonesia dibagi tiga tahap, dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada jangka pendek (realtime) dikembangkan sistem informasi pasar kerja (labor market information system-LMIS). Selanjutnya, untuk kepentingan perencanaan pendidikan dan pelatihan vokasi jangka menengah dikembangkan sistem monitoring keterampilan (skill monitoring system).

Baca Juga : Inilah Daftar Nama Calon Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan

"Sedangkan untuk analisis tenaga kerja jangka panjang dan bersifat strategis terkait kebijakan pembangunan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang dikembangkan kerangka analisis permintaan tenaga kerja (demand analysis framework) atau perencanaan tenaga kerja (manpower planning framework)," tandas Ida Fauziyah. (BS09)

Badan Legislasi DPR RI Kunjungi Kadin Sumatera Utara Bahas Penyusunan RUU Kadin

Reses DPR ke Polres Pematangsiantar, Hinca Pesankan ini ke AKBP Sah Udur

Pemprov Sumut Pulangkan 141 Korban TPPO dari Myanmar

Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 3 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

Jenazah WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Tiba di Pekanbaru

Prabowo dan Anwar Ibrahim Sepakat Tertibkan Masalah Tenaga Kerja