Kodam V/Brawijaya Minta Komponen Masyarakat Ikut Andil Tangani Pandemi

Beritasumut.com - Adanya pandemi Covid-19 seakan menimbulkan berbagai dampak negatif di masyarakat. Hingga saat ini, Pemerintah berupaya keras untuk melakukan berbagai langkah penanggulangan terkait adanya pandemi itu. Hal tersebut, dikatakan oleh Wakil Asisten Teritorial Kodam V/Brawijaya, Letkol Inf Adiarso dihadapan beberapa masyarakat yang tergabung dalam organisasi FKPPI.

“Masyarakat punya peran penting dalam bentuk bela negara. Salah satunya, mendukung adanya program Pemerintah,” kata Adiarso di Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Jumat (24/09/2021) siang.

Beberapa program penanggulangan pandemi, kata dia, saat ini digencarkan oleh Pemerintah, salah satunya ialah penerapan protokol kesehatan hingga program vaksinasi. “Nah, FKPPI harus ikut berpartisipasi mensosialiasikan adanya program-program itu ke masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga:

• Empat Perwira Menengah Duduki Jabatan di Kodam V/Brawijaya
• Kasus Covid-19 di Singapura Meningkat, Dua Kasus Aktif Dilaporkan di Sumut

Baca Juga : Percepat Herd Immunity, Polsek Medan Timur Gelar Vaksinasi Covid-19

Pembatasan mobilitas, dan penanganan kesehatan, menurutnya menjadi suatu hal utama yang dilakukan oleh pihak Kodam untuk menekan terjadinya ledakan pandemi. “Tapi, peran itu juga harus melibatkan masyarakat. Sebab, kita semua harus bersinergi mengantisipasi terjadinya ledakan itu,” pinta Wa Aster Kodam. (Rel)

Baca Juga:

• Singapura-Malaysia Laporkan Peningkatan Covid-19, Dinkes Sumut Ajak Kembali Jaga Prokes
• Buntut Penyekapan, Ratusan Massa FKPPI Medan Geruduk Tempat Hiburan Malam

Empat Perwira Menengah Duduki Jabatan di Kodam V/Brawijaya

Kasus Covid-19 di Singapura Meningkat, Dua Kasus Aktif Dilaporkan di Sumut

Singapura-Malaysia Laporkan Peningkatan Covid-19, Dinkes Sumut Ajak Kembali Jaga Prokes

Buntut Penyekapan, Ratusan Massa FKPPI Medan Geruduk Tempat Hiburan Malam

PSMS U-17 Juara Piala Badan Bela Negara FKPPI Kota Binjai

Ir Erry Sukartono Minta Kader GM FKPPI Harus Cerdas Sikapi Tahun Politik