Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com - Mengingat pilkada serentak semakin dekat yakni 9 Desember mendatang, diimbau kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) agar menindak PNS yang terlibat politik praktis.
"Keterlibatan PNS dalam pilkada ini sangat besar kemungkinannya, pasalnya, salah satu pasangan calon adalah incumbent," sebut Sekretaris LSM Reaksi Jeffry Barata Lubis di Panyabungan, Selasa (23/6/2015).
Jika ada oknum PNS yang terlibat dalam proses pilkada dan melakukan mobilisasi untuk kepentingan calon tertentu, Panwaslu Madina diminta menindak tegas. LSM Reaksi siap mengawal pemerintah dan panwaslu.
Pilkada Madina harus berjalan secara profesional dan tidak menggunakan cara-cara manipulatif serta intimidasi. "Apalagi intimidasi terhadap PNS. Makanya, temuan PNS yang ikut berpolitik praktis, harus terus ditindaklanjuti oleh panwas. Jangan mandek begitu saja," paparnya.
Selain itu, kepada aparat penegak hukum, BPK agar mengawasi APBD Madina, supaya jangan disalahgunakan calon kepala daerah.
Sebab tidak tertutup kemungkinan APBD Madina disalahgunakan untuk memenangkan salah satu calon. Ini harus diantisipasi sejak dini, karena diduga banyak anggaran kegiatan pemda yang tumpang tindih, paparnya.
"Kepada LSM lainnya, saya mengajak untuk sama-sama mengawal anggaran APBD Madina, supaya jangan disalahgunakan," pungkasnya. (BS-026)
Tags
beritaTerkait
komentar