Fitra: Sejumlah Pemkab/Pemko di Sumut Terancam Bangkrut

Medan, (beritasumut.com) – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya memuat rencana keuangan, yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran.

Khusus untuk Tahun 2012, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara melalui Direktur Eksekutif Rurita Ningrum, melansir sejumlah analisis penggunaan APBD 2012 kabupaten/kota se Sumut, Senin (31/12/2012).

Menurutnya, sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atas hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Dengan postur anggaran yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, menurutnya, hanya menyisakan anggaran yang relatif kecil untuk pembiayaan pembangunan.

Ditambahkan, tanpa pengawasan yang berkesinambungan, penyelewengan APBD yang melibatkan kongkalingkong antara anggota dewan, kalangan eksekutif, pengusaha dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan APBD, akan terus terjadi dengan modus-modus yang makin canggih.

"Fitra Sumut membuat catatan akhir tahun untuk beberapa daerah yang terancam bangkrut, karena belanja pegawainya yang jauh lebih besar daripada belanja modal plus belanja langsungnya, termasuk struktur ketergantungan daerah terhadap pemerintahan pusat dalam membiayai daerahnya," ungkap Rurita.

Terlepas dari hal tersebut di atas, lanjutnya, Fitra Sumut melihat masih banyak hal yang menyebabkan suatu pemerintahan daerah tidak membawa dampak apapun bagi masyarakatnya. Selain sebagai fungsi melayani ini masih terlihat dari postur belanja yang ternyata, masih banyak daerah lebih berat membiayai gaji pegawainya daripada belanja modal atau yang disebut juga belanja langsung kepada kebutuhan masyarakat.

"Kiranya apa yang kami sajikan ini dapat menjadi pengetahuan bagi seluruh masyarakat Sumut," tuturnya.

Dia merinci, pada faktanya terdapat sejumlah Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumut yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya terkecil selama Tahun 2012 ini. Di antaranya, Pemkab Nias Utara yang hanya 1,6 persen, Pemkab Nias Barat dengan persentase 1,9 persen, seterusnya diikuti Pemko Gunung Sitoli 2 persen, Pemkab Pakpak Bharat 2,1 persen dan beberapa kabupaten/kota lainnya.

Untuk Pemkab /Pemko yang PADnya terbesar di antara kabupaten/kota lainnya se Sumut, tiga besarnya yakni Pemko Medan dengan persentase, 38,7 persen, Pemkab Deli Serdang sebesar 18,6 persen dan Pemko Pematang Siantar sebesar 9,2 persen.

Menyikapi hal itu, Rurita menjelaskan, secara umum pendapatan daerah masih tergantung terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, daerah yang PADnya terkecil adalah pemerintah daerah yang baru dimekarkan dari daerah induknya.

Selain itu, pemerintah daerah belum memiliki formulasi yang tepat dalam menciptakan daya kreatifitas dan inovasi dalam meningkatkan PAD-nya, sehingga menghambat pembangunan. "Terakhir ialah ketergantungan tersebut membuka peluang korupsi sebagai proyek di daerah," terangnya.

Dia merinci, 10 daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkecil di Sumut pada Tahun Anggaran 2012, Pemkab Nias Utara 1,6 %, Pemkab Nias Barat 1,9 %, Pemko Gunung Sitoli 2 %, Pemkab Pakpak Bharat 2,1 %, Pemkab Tapanuli Utara 2,1%, Pemkab Humbang Hasundutan 2,1 %, Pemkab Labuhan batu Utara 2,5 %, Pemkab Padang Lawas Utara 2,6 %, Pemkab Batubara 2,8 %, Pemkab Nias Selatan 2,9 %.

Sedangkan 10 daerah dengan PAD terbesar di Sumut Tahun 2012, Pemko Medan 38,7 %, Pemkab Deli Serdang 18,6 %, Pemko Pematang Siantar9,2 %, Pemko Tebing Tinggi 9,1 %, Pemkab Simalungun 8,1 %, Pemkab Tapanuli Selatan 7,9 %, Pemkab Labuhan Batu 7,4 %, Pemko Tanjung Balai 6,9 %, Pemkab Mandailing Natal 6,6%, Pemkab Nias 6,4%.

Kemudian, daerah terbaik dalam membelanjai daerah Tahun 2012, Pemkab Nias Barat belanja langsung 72 %, belanja tidak langsung 28 %, Pemkab Nias Utara belanja langsung 66 %, belanja tidak langsung 34 %, Pemkab Nias belanja langsung 65 %, tidak langsung 35 %, Pemkab Nisel belanja langsung 60 %, tidak langsung 40 %, Pemkab Paluta belanja langsung 59 %, tidak langsung 41 %, Pemko Gunung Sitoli belanja langsung 56 %, tidak langsung 44 %, Pemko Medan belanja langsung 55 %, tidak langsung 45 %, Pemkab Labuhan Batu Selatan belanja langsung 54 %, tidak langsung 45 %, Pemkab Pakpak Bharat belanja langsung 53 %, tidak langsung 47 %, Pemkab Batubara belanja langsung 52 %, tidak langsung 48 %.

Selanjutnya, daerah terburuk dalam membelanjai daerah Tahun 2012 dan terancam bangkrut karena belanja pegawainya di atas 54 persen, Pemko Padang Sidimpuan belanja langsung 32 %, tidak langsung 68 %, Pemkab Madina belanja langsung 33 %, tidak langsung 67 %, Pemkab Dairi belanja langsung 34 %, tidak langsung 66 %, Pemko Pematang Siantar belanja langsung 35 %, tidak langsung 65 %, Pemko Tebing Tinggi belanja langsung 35 %, tidak langsung 65 %, Pemkab Simalungun belanja langsung 36 %, tidak langsung 64 %, Pemkab Toba Samosir belanja langsung 37 %, tidak langsung 63 %, Pemkab Karo belanja langsung 37 %, tidak langsung 63 %, Pemkab Tapanuli Tengah belanja langsung 39 %, tidak langsung 61 %, dan Pemkab Asahan belanja langsung 39 %, tidak langsung 61 %. (BS-024)

Sempat Ditunda, Penerbangan Tujuan Bandara Silangit Kembali Normal

IMM Desak Kapolda Sumut Mundur

Gubsu dan Pangdam Layat Korban Tewas Bentrok di Karo

Pemerintah Pusat Beri Perhatian Besar di Sumut, Masyarakat Diminta Jaga Stabilitas Keamanan

Pasca Kerusuhan Tanjung Balai, Gubsu Imbau Perkuat Koordinasi Lintas Agama

Konflik di Hermes, Pemko Medan Perlu diajak Bicara