Selasa, 28 April 2026

KPAID Sumut Nilai Pemerintah Daerah Kurang Sosialisi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Senin, 25 Juli 2016 21:44 WIB
KPAID Sumut Nilai Pemerintah Daerah Kurang Sosialisi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
Beritasumut.com/Ist
KPAID Sumut
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung

Beritasumut.com-Pada tanggal 23 Juli kemarin diperingati sebagai Hari Anak Nasional (HAN) setiap tahunnya. Namun, kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) justru masih sangat tinggi.‬Berdasarkan jumlah data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut, tercatat sebanyak 163 kasus kekerasan terhadap anak telah terjadi. Jumlah tersebut berlangsung sejak bulan Januari sampai dengan pertengahan Juli 2016.‬

Ketua KPAID Sumut M Zahrin Piliang mengatakan selama ini pemerintah daerah masih sangat minim melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak. "Lembaga seperti KPAID belum banyak terbentuk di kabupaten/kota. Jika pun sudah terbentuk, dukungan anggaran relatif masih minim," terangnya, Senin (25/07/2016).

‪KPAID, tegas Zahrin, sudah berkali-kali menyampaikan kepada pemerintah perihal agar bekerjasama dengan para psikolog atau biro psikologi untuk menghilangkan trauma korban kekerasan, namun sampai saat ini belum ada respons yang menggembirakan dari pemerintah.‬"KPAID juga sudah melakukan komunikasi dengan psikolog termasuk organisasinya, tapi itu juga tidak mungkin berlanjut jika tak ada dukungan finansial dari pemerintah," jelasnya.‬

Baca Juga:

‪Ia menyesalkan dalam memperingati HAN di daerah lebih banyak mengedepankan seremoni, sementara sangat minim program berkelanjutan terkait pemenuhan hak-hak anak, terutama anak-anak disabilitas, dan perlindungan terhadap mereka.‬

‪Pihaknya juga sangat berharap agar pemerintah di daerah lebih melihat persoalan anak secara komprehensif, tidak sekedar kasus per kasus. Karena persoalan anak mencakup pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak dari berbagai kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran."Karena itu pemerintah di daerah harus mendukung keberadaan KPAID di daerah masing-masing," pungkasnya.‬(BS03)

Baca Juga:
Tags
beritaTerkait
Polda Sumut Siap Tangani Dugaan Korupsi Dispenda
Gagal Rampok Tas Perempuan, Andre Nyaris Tewas Dihakimi Massa
Ditanya Nama 9 Orang Tim Pansel, Kaiman Turnip Tak Ingin Bawa-bawa BKD
Formasi Tim Pansel Tetap Sembilan Orang, Gubsu Enggan Beberkan Nama-namanya
Permendagri No 31 Tahun 2016, Lebih Selektif Kendalikan Anggaran
Sosialisasi Permendagri Nomor 31 Tahun 2016, Gubsu Minta APBD TA 2017 untuk Belanja Modal
komentar
beritaTerbaru
hit tracker