Pimpinan Dewan Diminta Periksa Komisi A DPRD Sumut

Beritasumut.com-Para Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) diminta memeriksa sejumlah anggota dewan yang duduk di Komisi A. Hal ini menyusul tidak dipatuhinya penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan No 37/G/2015/PTUN-MDN tanggal 4 November 2015.

Selain itu Komisi A juga dinilai tidak menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan No.09/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 11 Maret 2016 dan surat PTUN Medan No W1.TUN1-298/AT.02.07/III/2016 tertanggal 30 Maret 2016.

Bahkan Komisi A juga tidak menindaklanjuti Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Sumatera Utara tertanggal 17 Januari 2016 perihal dugaan maladministrasi yang ditujukan kepada Komisi A DPRD Sumatera Utara.

Koordinator Jurnalis Peduli KPID Sumut Fakhruddin, mengatakan, pemanggilan dan penyelidikan oleh Pimpinan Dewan sangat perlu dilakukan mengingat untuk memenuhi azas pemerintah yang baik, transparansi dan kepastian hukum serta untuk memenuhi rasa keadilan.

"Pimpinan Dewan harus segera memeriksa dan melakukan penyidikan terhadap Komisi A karena tidak mematuhi putusan kedua pengadilan dan surat PTUN Medan serta surat Ombudsman RI tersebut yang berkaitan dengan seleksi calon komisioner KPID," ujarnya, kepada wartawan, Kamis (21/04/2016).

Menjawab pertanyaan wartawan tentang potensi pelanggaran kode etik oleh Komisi A DPRD Sumut, disebutkan Fakhruddin yang akrab disapa Kocu ini, hal itu semua tergantung dari hasil pemeriksaan Pimpinan Dewan tersebut.

Karena itu, melalui wartawan, Fakhruddin berharap Pimpinan Dewan sebagai hirarki fungsional tertinggi di DPRD Sumut agar segera mengambil keputusan, sebelum berakhirnya masa uji publik tanggal 24 April 2016, atau sebelum pelaksanaan fit and propert test calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut yang dimulai pada 2 Mei 2016 mendatang.(BS03)