Jumat, 01 Mei 2026

Menteri Lingkungan Hidup: Reklamasi Teluk Jakarta Harus Dilengkapi Amdal

Selasa, 19 April 2016 10:56 WIB
Menteri Lingkungan Hidup: Reklamasi Teluk Jakarta Harus Dilengkapi Amdal
beritasumut.com/ist
Konferensi Pers usai Rakor Teluk Jakarta.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan,  yang menjadi cakupan terkait masalah tersebut antara lain adalah terkait dengan analisis dampak lingkungan (amdal) pulau-pulau yang sifatnya tunggal tersebut dinilai belum mencukupi.

"Amdal untuk pulau-pulau yang sifatnya tunggal itu dinilai belum cukup, karena harus dilengkapi dengan kajian kewilayahannya. Istilahnya, kajian lingkungan hidup strategis," ujarnya, dalam konfrensi pers usai rakor terkait Reklamasi Teluk Jakarta, Senin (18/04/2016).

Selain masalah tersebut, Siti melanjutkan, pihaknya juga berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang cukup kooperatif selama pihaknya turut melakukan pengawasan di lapangan, baik terkait amdal, izin maupun kondisi lingkungan di lapangan.

Dilansir setkab.go.id, Selasa (19/04/2016), proyek pembangunan Teluk Jakarta tersebut digarap oleh PT Agung Podomoro Land Tbk melalui anak usahanya PT Muara Wisesa Samudera, yang akan membentuk pulau buatan seluas 165 hektar. Tercatat, ada sembilan pengembang yang mendapatkan bagian dalam pembangunan 17 pulau buatan di proyek tersebut.

Masalah reklamasi Teluk Jakarta itu menjadi polemik dalam beberapa hari terakhir menyusul penangkapan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Moh. Sanusi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap oleh pengembang Teluk Jakarta.(BS01)

Tags
reklamasi
beritaTerkait
KKP Segel Reklamasi Ilegal di Pulau Pari

KKP Segel Reklamasi Ilegal di Pulau Pari

Sepanjang 2019, Pemerintah Akan Reklamasi Tambang Lebih Dari 7.000 Hektar

Sepanjang 2019, Pemerintah Akan Reklamasi Tambang Lebih Dari 7.000 Hektar

DPR: Reklamasi Jalan Terus Berarti Membiarkan Negara Dalam Negara

DPR: Reklamasi Jalan Terus Berarti Membiarkan Negara Dalam Negara

Pemerintah Perketat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Pemerintah Perketat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

DPR RI Ingatkan Dampak Jika Reklamasi Dilanjutkan

DPR RI Ingatkan Dampak Jika Reklamasi Dilanjutkan

Seskab: Presiden Minta Jangan lakukan Kriminalisasi Eksekutif yang Lakukan Proses Pembangunan

Seskab: Presiden Minta Jangan lakukan Kriminalisasi Eksekutif yang Lakukan Proses Pembangunan

komentar
beritaTerbaru
hit tracker