Kepala Daerah Harus Fokus Utamakan Rakyat

Beritasumut.com - Pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak, 9 Desmber 2015, akan dilaksanakan secara serentak di ibukota provinsi. Di Sumatera Utara (Sumut) ada sekitar 21 kepala daerah yang akan dilantik yang keseluruhannya masih didominasi petahana.

"Kita mengingatkan kembali bahwa pelantikan secara serentak ini bukanlah bersifat hore-hore semata karena telah berhasil memenangkan kompetisi. Tapi ada amanah besar yang diberikan oleh rakyat kepada mereka untuk dijalankan agar rakyat tidak selalu dalam posisi terabaikan," ujar Direktur Eksekutif Central Masyarakat Mandiri Sumut Darwin Sipahutar dalam keterangan tertulisnya, Ahad (14/2/2016).

Dalam persaingan global saat ini pemerintah harus memacu pembangunan di daerah secara merata, mengingat negara ini sedang kebanjiran tenaga ahli asing. Kalau pemerintah daerah tidak peka maka rakyatlah yang menjadi korban.

"Bagi kepala daerah terpilih agar fokus menjalankan tujuan negara ini, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tentunya rakyat harus menjadi pilihan utama yang harus didahulukan dalam setiap pengambilan kebijakan, jangan sampai kebijakan yang diambil tidak memihak kepada rakyat," ujar Darwin Sipahutar.

Begitu juga dalam pengelolaan APBD jangan sampai sekadar bagi-bagi jatah kepada tim sukses dan kroni pemenangan saja. APBD benar-benar harus diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan dan kelautan.

"Sektor inilah nadi untuk memajukan daerah, oleh karenanya APBD harus menyentuh bidang-bidang tersebut," terang Darwin Sipahutar.

Satu hal yang patut dikritik adalah keberadaan incumbent sebagai pemenang pilkada. Fenomena ini memang sudah hal biasa tapi diingingatkan kembali agar tidak korupsi anggaran.

"Ada beberapa catatan kami terhadap incumbent yang diduga terlibat korupsi selama satu periode pemerintahan. Hal ini pastinya menjadi catatan buruk untuk menjalankan roda pemerintahan berikutnya. Jangan sampai pada periode kedua ini menjadi ajang untuk meraup anggaran agar dapat mengembalikan modal sewaktu bertarung dulu," kata Darwin Sipahutar.

Masih cukup segar dalam ingatan bagaimana pusaran korupsi Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang mengalir deras bagi daerah-daerah dan sampai saat ini belum tersentuh oleh hukum. Ironisnya lagi incumbent juga ikut menikmati dana segar tersebut.

"Kita berharap aparat penegak hukum agar segera membongkar kembali kasus ini. Incumbent yang akan dilantik agar fokus pada kerja-kerja rakyat bukan fokus pada pengoperasian anggaran yang tidak tepat sasaran," pungkas Darwin Sipahutar. (BS-001)

Jelang Pemilihan Kepada Daerah 2017, PDIP Survei Calon Bupati Tapteng

Gaji PNS Naik? Ini kata Mendagri

KDh Terpilih Belum Dilantik, Nias Utara dan Selatan di Pimpin Sekda

Tiga Daerah di Nias Bakal Dipimpin Plh

Presiden Jokowi Minta Gubernur/Bupati Rangkul Lawan Politik

Plt Gubernur Sumut Lantik 15 Kepala Daerah