Sabtu, 21 November 2026

Anggota Dewan Diminta Tes Urine

Kamis, 12 Februari 2015 23:44 WIB
Anggota Dewan Diminta Tes Urine
Google
Ilustrasi.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com – Upaya pemberantasan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) masih kalah cepat dengan peredaran narkoba. Meski keberadaan lembaga tersebut guna menambah daya cegah, namun peredaran berskala internasional seperti lingkaran setan yang tidak terputus.

BNN Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan, sejak 2010 hingga Januari 2015 sebanyak 19.995 tersangka narkoba semua jenis bahan, umur serta status. Terjadi peningkatan dari 2013 sebanyak 4.209 tersangka menjadi 4.828 tersangka selama 2014. Khusus untuk kasus yang masuk dalam proses rehabilitasi sebanyak 3.094 pada 2013, menjadi 3.670 kasus pada 2014.

Anggota Komisi E DPRD Sumut Iskandar Sakti Batubara mengatakan pemerintah masih kurang serius dalam memberantas peredaran narkoba. Sebab dilihat dari statistik perkembangan kasus yang terjadi, setiap tahunnya terus terjadi peningkatan. Apalagi sudah menjadi rahasia umum jika jaringan pengedar melibatkan oknum aparat.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi E Ahmadan Harahap. Ia mengindikasi adanya upaya pembiaran dari pihak berwajib terkait masalah darurat narkoba ini. Untuk tindakan pencegahan, ia menyarankan BNN Sumut bisa melibatkan para pemuka agama seperti ustadz dan pendeta dalam hal memberikan ceramah agama tentang bahaya narkoba yang bisa menyebabkan rusaknya generasi penerus masa depan.

"Kemudian, kalau bisa dicanangkan program tes urine setiap enam bulan sekali seperti di sekolah maupun di instansi pemerintah," ujar Ahmadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi E dengan BNN Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (12/2/2015).

Masukan untuk melakukan tes urine ini juga disampaikan sejumlah Anggota Komisi E seperti Inge Amelia Nasution, Lidiani Lase, H Zahir dan Richard Sidabutar. Menurut mereka selain tes urin di sekolah dan instansi pemerintah untuk PNS, anggota dewan juga perlu untuk diperiksa secara rutin. Sebab bukan tidak mungkin para wakil rakyat juga menjadi korban dari peredaran narkoba yang semakin marak sekarang ini.

Bahkan menurut Richard, seluruh pihak harus bisa terlibat dalam penanggulangan narkoba di Sumut dalam bentuk rencana aksi secara bersama. Sehingga, selain untuk sosialisasi, aksi ini menurutnya dapat meningkatkan kesadaran di masyarakat terhadap bahaya narkoba yang setiap saat selalu mengancam generasi.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemberantasan BNN Sumut AKBP Joko Susilo mengatakan pihaknya sebagai lembaga yang membantu kerja Kepolisian RI (Polri) dalam hal memberantas dan mencegah peredaran narkotika, mengaku belum bisa bekerja maksimal kerena terkendala jumlah penempatan personel serta belum adanya gedung rehabilitasi.

"Sumut berada pada peringkat ketiga penyalah gunaan narkoba tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Akan tetapi kita belum memiliki pusat rehabilitasi. Sumut juga merupakan salah satu pintu masuk peredaran melalui wilayah perbatasan seperti Langkat, Belawan, Tanjung Balai, Sibolga, Barus dan Serdangbedagai," kata Joko.

Sementara Kabid Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat (Dayanmas) BNN Sumut AKBP Safwan Khayat mengatakan Presiden RI Jokowi memprediksi, pada 2015 Sumut harus merehabilitasi ribuan orang. Namun karena tempat yang ada qualifie atau memadai, sehingga mereka harus mencari tampat rehabilitasi lain di luar provinsi.

"Kami berharap kepada pemerintah untuk menjadikan temapt rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Termasuk bagaimana agar DPRD Sumut mendorong pemerintah untuk memberikan fasilitas tersebut seperti gedung tahanan narkoba di Deliserdang yang saat ini tidak berfungsi," sebutnya.

Dalam RDP tersebut, Ketua Komisi E DPRD Sumut Effendi Panjaitan menyimpulkan, dalam upaya percepatan pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di Sumut, masih kalah cepat dengan gerakan jaringan pengedar melalui bandar narkoba skala lokal, nasional bahkan hingga internasional. Dengan demikian, selain peningkatan kinerja melalui anggaran yang proporsional, juga diperlukan kerja sama yang baik antarinstansi atau lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, TNI, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta masyarakat secara umum guna melakukan perang terhadap peredaran narkoba.

"Kesimpulanya, percepatan pemberantasan dikalahkan dengan peredaran. Tentu kita akan bicarakan kembali dengan mengundang pihak terkait untuk memberikan dukungan penuh terhadap rencana gerakan ini. Karena apapun ceritanya, jika namanya sudah darurat narkoba, berarti harus seirus," pungkasnya. (BS-001)

Tags
beritaTerkait
Pemko Medan Harus Bentuk Tim Perangi Vaksin Palsu
Prof Munar Lubis:Vaksin Asli atau Palsu Bisa Dilihat dari Serumnya
Korban Akibat Vaksin Palsu di Sumut Belum Ada
Dinkes Medan Imbau Dokter Pribadi dan Klinik Tidak Sembarangan Beli Vaksin
Tahun 2014, BBPOM Medan Temukan Empat Kasus Vaksin Palsu
BBPOM Medan terus Lakukan Penelusuran Vaksin Palsu
komentar
beritaTerbaru
hit tracker