Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com – Status terdakwa yang disandang Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Sumut) Hasban Ritonga terkait kasus Sirkuit IMI, Jalan Pancing, Deli Serdang, membuat citra Pemerintah Provinsi Sumut semakin buruk.
"Ditambah lagi dengan dipanggilnya Hasban sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Disdik Labuhan Batu oleh Pengadilan Tipikor Medan yang diduga Hasban juga ikut terlibat dalam praktek haram tersebut," ungkap Sekretaris Umum Pengurus Koordintor Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumut Darwin Sipahutar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/1/2015).
Dengan berbagai kasus yang membelitnya saat ini membuat Hasban dinilai tidak layak diangkat menjadi Sekda Sumut. Pengangkatan Hasban sebagai Sekda Sumut sangat kontroversial dan terkesan dipaksakan oleh Gubernur Sumut.
"Kita yakin Hasban Ritonga tidak akan bisa fokus dalam menjalankan roda pemerintahan karena Hasban juga harus menjalani panggilan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," terang Darwin Sipahutar.
Oleh karenanya demi untuk menjaga kondusifitas Sumut khususnya dalam menjalankan roda pemerintahan, sudah selayaknya Hasban Ritonga meninggalkan jabatan tersebut. Apalagi Hasban sudah dipanggil Mendagri atas ketidakjujurannya tentang kasus yang saat ini sedang membelitnya.
"Kita tidak ingin Sumatera Utara dipimpin para penjahat, apalagi jabatan sekda sebagai jabatan paling seksi di jajaran elit Pemerintahan Provinsi Sumut justru harus bersih dari segala perbuatan korupsi dan bentuk kejahatan lain," ujarnya.
Darwin juga menilai sangat ironis melihat kecerobohan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho memaksakan orang yang sudah terdakwa tetap menjadi sekda. Diduga, Gatot yang dikenal sebagai kader terbaik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini telah menukar guling jabatan untuk kepentingan politik dan kroninya.
"Sangat kita sayangkan bahwa sikap kader yang mengklaim dirinya bersih ini ternyata menyuplai pejabat korup di jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara," ujar Darwin Sipahutar.
Maka dari itu PKC PMII Sumut meminta Mendagri menonaktifkan Hasban Ritonga sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumut. Langkah ini harus diambil Mendagri demi untuk menyelamatkan Sumut dari konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, pungkas Darwin Sipahutar.
(BS-001)
Tags
beritaTerkait
komentar