Tidak Dapat Bantuan di Era Jokowi, Warga Miskin Mengadu ke DPRD Medan

Medan, (beritasumut.com) – Belasan warga miskin Lingkungan 24, 29 dan 22 ,Pasar 2 Timur, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan mengadu ke Komisi B DPRD Medan karena belum mendapatkan bantuan yang diprogramkan pemerintah untuk warga miskin, Rabu (10/12/2014).

Berbagai bantuan yang belum diterima warga miskin itu meliputi beras miskin (Raskin), siswa miskin, kesehatan, bedah rumah hingga bantuan Program Keluarga Harapan.

Kedatangan perwakilan warga miskin, Kasben Sitompul, Netty Maya Boru Situmorang, Surti Boru Manullang, Nurmawaty Boru Simanjuntak, Ester Boru Sinaga dan Estime Boru Sihombing diterima Ketua Komisi B DPRD Medan Irsal Fikri.

Kasben Sitompul mengungkapkan di era pemerintahan SBY, ia masih menerima bantuan untuk orang miskin, tetapi di era pemerintahan Jokowi dirinya yang sehari-hari mencari kangkung untuk menghidupi ekonomi sehari-hari tidak mendapat bantuan lagi.

"Setiap kami tanyakan ke lurah dan camat, kami dianjurkan untuk menanyakan langsung ke Dinas Sosial karena bukan urusan mereka," kata Sitompul yang memiliki pendamping hidup yang tidak dapat melihat (tunanetra).

Senada dengan Kasben, salah seorang ibu yang ikut hadir menyampaikan uneg-unegnya terkait perilaku oknum pendata yang melakukan pekerjaannya dengan benar karena penerima bantuan justru kehidupannya lebih baik dari yang tidak menerima bantuan.

"Di tempat saya orang kaya justru mendapatkan beras sementara saya tidak. Herannya, raskin yang mereka terima dijual kembali sama saya. Ini kan aneh," ujar wanita yang memiliki suami seorang supir pengangkut barang di Pelabuhan Belawan ini.

Sementara itu, Relawan Orang Miskin, Lipen Simanjuntak yang mendampingi warga miskin itu menuturkan bahwa terjadinya kekisruhan ini disebabkan adanya kekurangan yang dilakukan pendata saat melakukan pendapataan program perlindungan sosial pada Tahun 2011.
"Berdasarkan data, ada sekitar 17.000 KK warga miskin di Medan yang tidak menerima bantuan," katanya.

Untuk mengurai persoalan tersebut, ujar Lipen, pihaknya mengharapkan Komisi B menggelar pertemuan atau RDP dengan BPS, Bulog, Dinkes,Disdik dan Dinsosnaker serta aparat pemerintah kota sehingga bisa diketuai penyebab warga tidak mendapat bantuan.

"Selanjutnya, data hasil pendataan program perlindungan sosial  pada Tahun 2011 direvisi dengan memasukkan data warga miskin yang belum terdata. Jika ini sudah dilakukan maka tidak akan ada lagi warga miskin tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah," kata Lipen.

Menanggapi keluhan warga,Ketua Komisi B DPRD Medan Irsal Fikri menagatakan pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan camat, lurah, kepling dan instansi terkait lainnya sehingga diketahui akar permasalahan warga miskin yang tidak menerima bantuan.

"Saat ini sebagian teman-teman sedang melaksanakan kunker selepas kunker akan kita gelar pertemuan. Dari pertemuan ini mudah-mudahan kita ketahui akar permasalahannya. Apakah penyebabnya di meja lurah, camat atau di pihak lain. Untuk itu kita minta data-data dari bapak ibu. Saya akan seriusi persoalan ini dan ini menjadi agenda utama sepulang kunjungan kerja," katanya. (BS-001)

Pengurus KADIN Medan Salurkan Bantuan Sosial ke Kuala Simpang, Aceh Tamiang

Yayasan IKAL Peduli Nusantara Salurkan Bantuan Banjir di Pangkalan Susu dan Tanjung Pura

Lanjutkan Safari Ramadhan, Sekda Serahkan Bantuan untuk Masjid Silaturahim Medan Polonia

Safari Ramadan di Asahan, Wagub Sumut Serahkan Bantuan Pembangunan Masjid, Sarana Olahraga hingga UMKM

TNI Salurkan 70 Boat Polyethylene untuk Bantu Penanggulangan Banjir di Bekasi

Bantuan Renovasi Masjid Harus Menambah Kenyamanan Jemaah dalam Beribadah