Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Panyabungan, (beritasumut.com) – Kepala Puskesmas Malintang dan Mompang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dinilai pantas untuk diganti.
"Hal ini kita sampaikan setelah kita dari Komisi IV melakukan inspeksi lapangan (Sidak) beberapa waktu lalu," ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Madina Syafri Siregar di Ruangan Komisi IV DPRD Madina, Senin (8/12/2014).
Safri menjelaskan, penilaian yang dilakukan menyangkut efektifitas pelayanan puskesmas tersebut.
"Aspek terpenting dalam penilaian kami adalah kedisiplinan dan kemampuan Kapus (kepala puskesmas) dalam memimpin puskesmas dan menjalankan fungsinya," katanya.
Dalam aspek kedisiplinan, hal paling sederhana yang menjadi indikator adalah bagaimana puskesmas menjamin kesiapan pelayanan kesehatan bagi masyarakat setiap saat.
Keluhan masyarakat atas pelayanan puskesmas maupun keluhan staf dan tenaga kesehatan yang dibawahinya, juga merupakan indikator penilaian atas kemampuan para kapus, imbuh Politisi Partai Demokrat tersebut.
Berdasarkan informasi dan temuan dalam sidak, Syafri menjelaskan, untuk Puskesmas Malintang, beberapa informasi yang langsung diterima dari beberapa staf, terdapat ketidakharmonisan hubungan kapus dan stafnya.
Belum diketahui penyebab pastinya, namun salah satu pemicunya disinyalir adalah adanya pengutipan sejumlah dana sebesar Rp20.000 per bulan atas perintah kepala puskesmas, dengan alasan dana tersebut digunakan untuk biaya kebersihan puskesmas.
"Bahkan terkadang untuk pengadaan spanduk pun, juga dilakukan pengutipan dana terhadap staf," bebernya.
Lebih lanjut dijelaskan Syafri, banyak keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Malintang. Keluhan yang paling sering terjadi adalah dalam hal pemberian obat terhadap pasien. Jenis obat yang diberikan seringkali tidak dapat menyembuhkan penyakit pasien, dan ternyata jenis obat tersebut berbeda jika dibandingkan dengan obat yang diberikan oleh puskesmas lain dengan keluhan penyakit yang sama.
Hal tersebut membuat masyarakat lebih memilih menggunakan layanan kesehatan puskesmas lain misalnya Puskesmas Kecamatan Siabu, kendati jaraknya lebih jauh.
"Pelayanan yang seperti itu, selain meresahkan masyarakat, sudah pasti sangat merugikan masyarakat," tegas Syafri.
Terkait Puskesmas Mompang, Syafri menjelaskan, berdasarkan laporan masyarakat, bahwa puskesmas sering tidak menjalankan fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Petugas jaga (dokter, bidan, perawat) sering tidak berada di puskesmas bersangkutan, terutama pada malam hari.
"Ttragisnya, ini terbukti langsung oleh kami ketika melaksanakan sidak kemarin. Tidak ada ada satupun petugas puskesmas yang berada di puskesmas, meskipun pada saat jam kerja," sesal Syafri.
Temuan tersebut akhirnya memunculkan penilaian Komisi IV DPRD Madina lemahnya kedisiplinan kapus dalam memimpin puskesmas serta rentan menimbulkan potensi kehilangan aset puskesmas, baik berupa kehilangan alat-alat kesehatan maupun obat-obatan.
Sebab berdasarkan laporan masyarakat maupun pengamatan langsung Komisi IV pada saat sidak, puskesmas termasuk ruang periksa dan ruang obat, sering sekali dalam keadaan terbuka, namun tidak ada petugas jaga.
Ditambah lagi dengan adanya laporan bahwa mobil ambulance sering digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga sering kali ambulance tidak berada dalam keadaan siap pakai ketika ada masyarakat yang membutuhkan.
Hasil temuan tersebut akan disampaikan Komisi IV kepada Pimpinan DPRD dan berharap Pimpinan DPRD segera mengundang Kepala Dinas Kesehatan untuk rapat kerja membahas persoalan ini.
"Dalam rapat kerja tersebut kami berharap, Kadis dapat responsif terhadap persoalan-persoalan ini dan juga dapat menghadirkan pihak-pihak yang terkait. Ini penting, sebab dalam rapat kerja tersebut, kami juga berencana mendalami dugaan penghinaan yang dilakukan Kapus Mompang dan staf terhadap DPRD secara kelembagaan. Untuk kasus yang terakhir ini, kami belum dapat menyampaikannya ke publik," akhir Syafri.
Kadis Kesehatan Madina Ismail Lubis saat hendak dikonfirmasi terkait temuan Komisi IV DPRD Madina melalui seluler, tidak dapat dihubungi.
(BS-026)
Tags
beritaTerkait
komentar
