Senin, 16 November 2026

Kenaikan Tarif Parkir Berpotensi Jadi Ajang Korupsi Baru

Selasa, 04 November 2014 21:30 WIB
Kenaikan Tarif Parkir Berpotensi Jadi Ajang Korupsi Baru
Ilustrasi. (Google)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Muhammad Nasir menilai, wacana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan menaikkan tarif parkir tepi jalan pada akhir Tahun 2014 ini berpotensi menciptakan ruang korupsi baru di tubuh Dishub Medan.

Pasalnya hingga saat ini Dishub Medan belum khatam mendata seluruh juru parkir yang resmi maupun tidak resmi. Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga menduga akan terjadi pungli secara massif di lapangan, mengingat pemetaan dan pengawasan per wilayah serta sosialisi tarif masih minim dilakukan pihak Dishub melalui Kabid Perparkiran kepada masyarakat pengguna jasa.

"Seharusnya juru parkir di lapangan harus diberikan identitas yang jelas oleh Dinas Perhubungan. Karena banyak ditemukan juru parkir dari oknum tak dikenal. Untuk meminimalisir pungli di lapangan, kita sarankan agar Dishub melakukan pemetaan dan pengawasan perwilayah. Sosialisasinya diperluas lagi dan berikan pemahaman tentang hukum kepada juru parkir agar para juru parkir tidak semena-mena dalam melakukan pengutipan kepada masyarakat," ungkapnya di Medan, Selasa (4/11/2014).

Lebih lanjut Nasir menambahkan, idealnya Dishub mengeluarkan karcis yang terbaru dan diberi nomor resi yang terdata secara berkesinambungan. Selain menjadi bukti dalam pendataan peningkatan PAD dari sektor perparkiran, juga menjadi bukti resmi untuk dipertanggungjawabkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak membayar jasa parkir jika juru parkir tidak memberikan karcis yang berlaku. Dengan begitu, masyarakat sudah berpartisipasi dalam mencegah kebocoran PAD di tubuh dishub dari sektor jasa parkir," pungkasnya.

Sementara itu Kabid Perparkiran Dishub Medan Ridho Siregar mengaku, pihaknya akan menerapkan tarif parkir tepi jalan yang baru sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2002 dan diperbaharui menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2011. Pada perda tersebut, lokasi parkir akan diklasifikasi dalam 2 kelas. Untuk kelas 1 ditetapkan Rp2 ribu khusus sepeda motor dan Rp3 ribu rupiah untuk jenis mobil. Sementara kelas 2 Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2 ribu untuk mobil.

"Tak hanya plang tarif parkir, kami (Dishub Kota Medan) juga telah menyiapkan karcis parkir edisi Perda yang baru dan sudah kita sosialisasikan kepada seluruh juru parkir yang terdata di dishub," ungkapnya.

Lebih lanjut Ridho menjelaskan, yang dimaksud dengan lokasi kelas 1 adalah lokasi parkir yang memiliki aktivitas kendaraan bervolume tinggi. Misalnya, Jalan Ahmad Yani, Jalan Katamso, Jalan Zein Hamid, Jalan Gatot Subroto, Jalan Putri Hijau, Jalan Yos Sudarso, Jalan Sisingamangaraja, Jalan M Yamin, Jalan Asia dan lainnya. Sementara, yang dimaksud dengan lokasi parkir kelas 2 adalah lokasi parkir yang tidak memiliki aktivitas  kendaraan yang tinggi. Misalnya Jalan Yose Rizal, Jalan Bakaran Batu, Jalan Bintang, Jalan Mesjid dan lainnya.

Namun, nama-nama jalan tersebut hanyalah sebagai contoh lokasi padat kendaraan. Lokasi parkir kelas 1 dan kelas 2 masih dieksaminasi di Bagian Hukum Pemko Medan.

"Kalau kelas 1 itu yang padat kendaraan, kalau kelas 2 yang gak terlalu padat kendaraan. Tapi pengklasifikasian ini gak bersifat permanen. Tergantung pada aturan rambu-rambu lalu lintasnya. Kalau ada pengalihan rambu dari yang lokasi kelas 2 menjadi kelas 1, ya berubah lagi. Otomatis lokasi kelas 2 jadi padat kendaraan kan," pungkasnya. (BS-001)

Tags
beritaTerkait
komentar
beritaTerbaru
hit tracker