Bupati Palas: Hasil RUU Pilkada Harus Dihormati

Palas, (beritasumut.com) – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sedang hangat diperbincangkan masyarakat dan menimbulkan pro dan kontra. Bupati Padang Lawas H Ali Sutan Harahap (TSO) menyebutkan, semua elemen masyarakat harus menghormati apapun nanti hasil keputusan tentang mekanisme pilkada ini.

TSO mengatakan, mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung adalah atas dasar usulan pihak eksekutif kepada legislatif. Apapun yang menjadi hasil dari RUU Pilkada yang sedang dalam pembahasan di DPR, harus dihormati.

“RUU Pilkada sedang dibahas, apapun nanti hasilnya harus kita hormati bersama,” ujar TSO di Sibuhuan pada Kamis (11/9/2014) lalu.

Ketua DPD Partai Golkar Padang Lawas ini menambahkan, hasil pemilihan kepala daerah secara langsung ataupun tidak langsung, tidak menjadi tolak ukur ataupun gambaran untuk menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, sebab kepala daerah yang berkualitas itu diukur dari kemampuan kepala daerah dalam membangun daerahnya.

Kemudian, argumentasi yang menyatakan bahwa praktik politik uang semakin marak di saat proses pilkada langsung, menurut orang nomor satu di Palas ini, masyarakat tidak bisa disalahkan dan dikatakan tidak mempunyai moral dan etika. Sehingga dalam pandangan politiknya, demokrasi itu bisa terlaksana dan terwujud jika tingkat ekonomi masyarakat sudah mapan.

“Demokrasi yang baik bisa terlaksana jika ekonomi masyarakat sudah mapan, berapa banyak pun diberikan, masyarakat pasti tak akan mau,” katanya.

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, lanjutnya, pemerintah akan terus berjuang untuk terus konsisten dalam hal peningkatan pembangunan dalam segala sektor, seperti infrastruktur jalan dan pendidikan.

Dalam dunia pendidikan, Bupati yang telah menjabat dua periode ini telah menggagas akan segera mendirikan yayasan yang bergerak dalam dunia pendidikan, serta menargetkan akan mendirikan perguruan tinggi di Padang Lawas dalam rangka mewujudkan Padang Lawas Berchaya (Beriman, Cerdas, Sehat dan Berbudaya).

“Masyarakat harus dicerdaskan, mulai dari sekarang kita harus berbenah diri dan meningkatkan kualitas pendidikan,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan anggota DPRD dari Partai Golongan Karya Amran Pikal SHI mengatakan kedua sistim diakuinya mempunyai sisi negatif maupun positif. Sebutnya, jika pilkada tidak langsung, tentunya bisa menekan biaya penyelenggaraannya dan biaya politik calon kepala daerah dan tidak menimbulkan kesenjangan maupun konflik di tengah-tengah masyarakat. (Sahat G Lubis)

Adik Bupati Palas Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Bupati & Kadisdik Palas Tinjau Pelaksanaan UN

Bupati Palas Tutup Jambore Pramuka

Bupati Palas Jenguk Pasien RSUD Sibuhuan Pada Peringatan HKN ke-50

Peringati Hari Pahlawan, Bupati Palas Ziarah ke Makam Mayor Daulat Hasibuan

Bupati Palas Harus Tegas Soal Pengusulan NIP CPNS K2