DPRD Desak Pemko Medan Bongkar Kondominium Podomoro Deli City

Medan, (beritasumut.com) – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan mendesak Pemko Medan untuk membongkar dan menstanvaskan bangunan Kondominium Podomoro Deli City karena belum memiliki IMB serta Amdal.

"Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemko Medan," tegas Ketua Fraksi Partai Demokrat Herri Zulkarnain yang membacakan pendapat akhir fraksi terhadap RAPBD Kota Medan Tahun Anggaran 2015 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Kamis (4/9/2014).

FPD juga mengaku sangat kecewa terhadap kinerja Dinas Bina Marga Kota Medan terkait pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi drainase, sebab hasilnya hanya sebatas mengurangi titik-titik genangan air, berkurangnya tinggi genangan air dan berkurangnya luas genangan.

"Artinya, Bina Marga tidak mampu menanggulangi permasalahan ini secara tuntas," imbuhnya.

Padahal, sebut Herri, setiap tahun dana yang dialokasikan untuk pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi drainase sangat besar.

"Tapi, kenyataannya masalah genangan air belum dapat diatasi sebagaimana yang diharapkan. Dari 90 titik genangan air, tidak satu titikpun yang disebutkan sudah terbebas dari genangan air," sebut Herri.

Menurut FPD, seharusnya Pemko Medan memiliki konsep atau program tentang tata kelola lingkungan yang bersinergi dengan masyarakat dalam penanganan masalah genangan air ini.

"Jadi, penanganan genangan air ini perlu dievaluasi kembali," harap Herri.

FPD jugasangat kecewa dengan kinerja Dinas Kesehatan karena tidak memiliki data akurat kepesertaan JPKMS untuk diintegrasikan ke program BPJS, terbukti sampai saat ini belum ada data valid yang terintegrasi.

"Pengintegrasian ini harus segera ditindaklanjuti, jangan sampai menjadi masalah bagi masyarakat yang membutuhkannya," ujar Herri.

Terkait penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang telah didasari perkiraan terukur dan rasional, tambah Herri, FPD kurang dapat menerimanya. Sebab, kata Herri, kenyataannya penerimaan PAD selalu mengalami fluktuasi atau tidak stabil.

"Artinya, realisasi dengan perencanaan sering jauh," katanya.

Hal ini, sebut Herri, dapat dilihat pada penerimaan PAD tahun 2014 turun sebesar Rp66 miliar lebih atau 4,21%, pada P-APBD 2014 naik sebesar Rp162 miliar lebih atau 10,72%, lalu pada R-APBD 2015 direncanakan naik lagi Rp1 miliar lebih atau 0,07%. Selanjutnya dari retribusi daerah pada APBD 2014 menurun Rp34 miliar lebih atau 16,61%, pada P-APBD 2014 turun sebesar Rp123 miliar lebih atau 37,28%.

"Ternyata, pada R-APBD 2015 direncanakan juga mengalami penurunan Rp98 miliar lebih atau 35,85% bila dibandingkan 2014. Ini menggambarkan pembangunan Kota Medan masih sangat ketergantungan kepada bantuan pemerinta pusat dan pemerintah provinsi. Jadi, penetapan target didasarkan perkiraan terukur dan rasional sangat tidak tepat," ungkap Herri. (BS-001)

Ketua KADIN Halal Bihalal dengan Ketua DPRD dan Wakil Walikota Medan

Gubernur Sumut Buka Puasa Bersama Pimpinan DPRD Sumut

Pidato Perdana pada Rapat Paripurna DPRD, Rico Waas Tekankan Medan untuk Semua

Audiensi IKLAB RAYA, Erni Ariyanti Tanggapi Pemekaran Sumatera Timur dan Sekolah Unggulan

Forkopimda Sumut Kompak hadiri Paripurna Mendengarkan Pidato Sambutan Gubernur

Ketua DPRD Sumut Ajak KoJAM Kolaborasi Pemberitaan dan Kritik Membangun