Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres Terganjal Anggaran

Medan, (beritasumut.com) – Pemutakhiran data pemilih Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang tidak akan melibatkan petugas pendaftar pemilih (Pantarlih) sebagaimana dilakukan sebelumnya pada Pemilu Legislatif (Pileg).

Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki anggara dana untuk kembali memutakhirkan data pemilih hingga ke pemilih secara langsung. Sehingga penetapan daftar pemilih nantinya hanya mengandalkan petugas Panitai pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan saja.

Hal ini dibenarkan Anggota KPU Sumut Yulhasni di Medan, Senin (12/5/2014) saat ditanya perihal persiapan pendataan pemilih yang bakal ditetapkan 18 Mei mandatang untuk daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) tingkat Provinsi di Sumut. Hingga saat ini data pemilih pilpres sedang diproses di tingkat PPS.

Sumber data tersebut akan diambil dari seluruh data pemilih pileg yang basisnya adalah daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). Selain itu, KPU juga menerima data tambahan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota dengan model A berupa data pemilih pemula yang pada 9 Juli mendatang telah memenuhi syarat sebagai pemilih atau termasuk pemilih pemula.

 "Untuk verifikasi nantinya, akan dilakukan coklit (pencocokan dan penelitian) olel PPS. Coklit ini seperti apa yang dilakukan oleh Pantarlih. Karena tidak ada, jadi ya PPS yang lakukan," katanya.

 Berdasarkan jadwal yang ada, coklit sendiri telah dilaksanakan April lalu dan telah ditetapkan 12 Mei kemarin. Selanjutnya setelah data tersebut diserahkan ke PPK, maka DPSHP akan ditetapkan KPU kabupaten/kota selambatnya 17 Mei. Setelah itu, maka data dari 33 kabupaten/kota di Sumut, akan ditetapkan menjadi DPSHP provinsi Sumut yang dijadwalkan akan diumumkan 19 Mei.

KPU juga membuka peluang terhadap tanggapan dan masukan dari masyarakat atau peserta Pemilu. Masukan ini akan dibuka dari 20 hingga 26 Mei 2014. Sedangkan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pilpres dijdwalkan akan diumumkan 9 Juni atau satu bulan sebelum hari pemungutan suara pilpres.

Disinggung soal validasi yang hanya melibatkan penyelenggara di tingkat desa/kelurahan, Yul mengatakan pihaknya akan meminta PPS untuk bekerjasama dengan aparat di kantor desa/kelurahan guna mengetahui data penduduk, termasuk meminta bantuan dari KPPS yang kemungkinan masih tetap dipakai untuk Pilpres. Meskipun dia meragukan keseriusan dan profesionalitas penyelenggara di tingkat bawah jika tidak disertai anggaran pelaksanaannya.

"Persoalannya tidak ada anggaran untuk itu (pantarlih), jadi ya bagaimana PPS lah berkoordinasi dengan desa/kelurahan. (tentang validasi) Nanti kan bisa ditanya sama KPPS nya, karena biasanya mereka masih dipakai untuk Pilpres. Memang sulitnya disitu, gimana mereka mau bekerja kalau anggarannya tidak ada," tandasnya. (BS-001)