Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Tengku Erry Nuradi mengajak seluruh masyarakat untuk memerangi narkoba. Langkah ini tidak dapat ditawar lagi dengan alasan pengguna narkoba secara aktif di Sumatera Utara tercatat mencapai angka 600 ribu orang. Kondisi ini sama dengan lampu merah terhadap narkoba.
Imbauan itu disebutkan Wagub Sumut di ruang kerjanya Lantai IX Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, saat menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut Kombes Pol Rudy Tranggono, Kamis (13/2/2014).
Turut hadir Kepala Bidang Pemberantasan Narkoba AKBP Joko Susilo, Kepala Bidang Kepemudaan Dispora SUmut M Tohir, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sumut Retno Sari Dewi dan Kepala Bidang Ideologi Kesbangpollinmas Sumut Muhammad.
“Bahaya narkoba dalam merusak masyarakat di Sumut sudah sangat mengkhawatirkan. Kita sudah lampu merah untuk narkoba. Untuk itu, kita harus nyatakan perang terhadap narkoba, apalagi sebagian besar pengguna aktif narkoba adalah generasi muda,” ujar Erry.
Menurut Erry, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut segera mengambil langkah strategis dalam pemberantasan narkoba yakni membentuk program bersama lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan kabupaten/Kota di Sumut. Program bersama lintas SKPD Kabupaten/ Kota tersebut nantinya akan berkoordinasi dengan BNN ditiap daerah dalam upaya pemberantasan narkoba.
“Pemerintah Kabupaten dan Kota harus bersinergi dengan BNN di daerah masing-masing. Baik dalam menyusun program pencegahan, termasuk menangani masalah yang ditimbulkan narkoba,” tambah Erry.
Menurut Erry, salah satu program yang dilakukan dalam waktu dekat adalah Program PNS Bersih Narkoba. Untuk mendukung program ini, kepala daerah di tiap Kabupaten/Kota diharapkan melakukan test urine kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer di tiap instansi.
“Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Tiap PNS harus bersih dari narkoba. Kita adalah contoh bagi masyarakat. Jika terbukti ada PNS yang terbukti menggunakan narkoba, jangan sungkan memberikan sanksi sesuai aturan dan hokum yang berlaku,” tegas Erry.
Lebih lanjut Erry mengatakan, pemberantasan narkoba tidak hanya ditingkatan PNS, namun juga akan melibatkan Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh elemen lainnya.
“Saya optimis, jika seluruh elemen masyarakat dilibatkan dalam pemberantasan narkoba, niscaya ruang gerak pereedaran narkoba akan berkurang. Mari kita sepakati adalah musuh bersama,” harap Erry.
Dalam kesempatan tersebut, Erry tidak lupa mengimbau orangtua untuk terlibat aktif dalam memberikan pemahaman bahaya narkoba kepada anak, karena pencehagan paling efektif dimulai dari lingkungan keluarga.
“Saat saya mengunjung pusat rehabilitasu narkoba di Sibolangit, saya sangat prihatin. Dari pengakuan sejumlah korban narkoba, mereka menggunakan narkoba karena tidak mendapat pengawasan ketat dari pihak orangtua, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Oleh sebab itu, perhatian dan kasih saying dari keluarga adalah langkah strategis menghindarkan anak dari bahaya narkoba,” sebut Erry.
Sementara Kepala BNN Sumut Kombes Pol Rudy Tranggono menyatakan, pengguna narkoba meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar korban narkoba adalah generasi muda dan usia produktif.
“Pemberantasan kejahatan narkoba tidak hanya tanggungjawab BNN dan lembaga yang menangani masalah narkotika, tetapi juga melibatkan pemerintah dan masyarakat. Jika tidak, kejahatan narkoba akan menggurita hingga merusak tatanan masyarakat,” sebut Rudy.
Rudy berharap, seluruh kabupaten/kota di Sumut memiliki BNN di daerah masing-masing agar pemberantasan narkoba dapat efektif dan berkesinambungan.
“Saat ini, dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, baru 10 kabupaten/kota yang memiliki BNN. Selebihnya belum terbentuk. Saya berharap BNN ada di tiap kabupaten/kota di Sumut,” harap Rudy.
Seiring dengan pembentukan BNN di daerah, Rudy juga menyarankan untuk membangun Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba di tiap masing-masing kabupaten/kota di Sumut.
“Pemerintah juga ada baiknya memberi ruang kepada pihak swasta untuk membangun pusat rehabilitasi narkoba. Dengan keterlibatan pihak swasta, penanganan korban narkoba dinyaniki lebih maksimal,” ujar Rudy.
(BS-001)
Tags
beritaTerkait
komentar
