Sabtu, 21 November 2026

Masa Jabatan Sekda Sumut Nurdin Lubis Diperpanjang?

Senin, 30 September 2013 22:39 WIB
Masa Jabatan Sekda Sumut Nurdin Lubis Diperpanjang?
Google
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho diprdiksi akan memperpanjang masa jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Nurdin Lubis. Alasannya, sebagai Ketua TAPD, Nurdin Lubis adalah orang yang paling bertanggungjawab atas krisis keuangan yang terjadi.

"APBD Sumut saat ini dalam proses pemeriksaan, baik itu oleh Kemdagri maupun KPK dan Polda Sumut. Mustahil bagi Gatot mengizinkan Nurdin Lubis pensiun," ujar Ketua Gerakan transparan Anggaran Rakyat (Getar) di Medan, Senin (30/9/2013).

Menurut Arief, perpanjangan masa jabatan Nurdin Lubis sebagai Sekda Sumut sangat laik dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi APBD Sumut 2013 yang sedang dalam pemeriksaan. 

"Selain Gatot, info yang berkembang pejabat TAPD lainnya juga menginginkan Nurdin Lubis diperpanjang. Ada kesan Gatot dan pejabat TAPD lainnya tak ingin jadi korban," terang Arief.

Berdasarkan surat supervisi KPK Nomor R-2821/40-43/08/2013, kasus dugaan korupsi APBD Sumut yang ditangani oleh Polda Sumut, kini sudah masuk dalam pantauan dan pengawasan Depitu Bidang Penindakan KPK.

Sehingga Sekda Sumut Nurdin Lubis yang merupakan Ketua TAPD diperkirakan harus tetap menjabat sampai dengan batas waktu penyidikan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi Bantuan Daerah Bawahan (BDB) diketahui siapa saja tersangkanya. 

"Paling tidak satu tahun lagi Nurdin Lubis, masih diharapkan menjabat Sekda Sumut. Dan ini jelas diinginkan oleh Gatot, sehingga usulan untuk memperpanjang jabatan Nurdin Lubis sangat layak dilakukan," sebut Arief.

Namun begitu, seharusnya Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho merespon adanya opini yang berkembang dan Nurdin Lubis diminta transparan dengan kondisi APBD Sumut yang dalam peroses pemeriksaan KPK dan Polda Sumut.

"Jangan hanya diam, Gatot dan Nurdin Lubis harus transparan dengan pemeriksaan dan penggeledahan di Gedung DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumatera Utara, beberapa waktu lalu oleh Tipikor Polda Sumut," tegas Arief.

Dari informasi diperoleh, lanjut Arief, tim Kemdagri berjumlah delapan orang juga telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah pejabat di Kantor DPRD Sumut, maupun Kantor Gubernur Sumut. Dalam surat tugas tim Kemdagri, terdapat dua poin pertanyaan yang harus dijawab dan masing-masing pertanyaan mengarah pada penyalahgunaan jabatan, wewenang, dan anggaran.

"Isi surat tim Kemdagri, pertama mempertanyakan kondisi APBD Sumut, dan kedua soal mutasi yang terkesan adanya jual beli jabatan," terang Arief seraya mengatakan tim Kemdagri ke Sumut datang sepekan sebelum Tipikor Polda Sumut melakukan penggeledahan di Gedung DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumut. (BS-001)

Tags
beritaTerkait
Kejagung Periksa Sekda Sumut Soal Dana Bansos dan Hibah
Kapolresta Medan Kombes Nico Afinta Karokaro Paparkan Tangkapan di Akhir Masa Jabatan
Sabrina Plh Sekda Sumut
Mendagri Nonaktifkan Sekda Sumut, Pengamat: Sebaiknya Hasban Ritonga Diberhentikan
Mendagri Nonaktifkan Hasban Ritonga, Sabrina atau Fitriyus Plh Sekda Sumut?
Calon Kapolri Tersangka, Sekda Sumut Terdakwa
komentar
beritaTerbaru
hit tracker