Sabtu, 24 Oktober 2026

Terkait Dana Sertifikasi Guru, DPRD Madina Jangan Saling Tuding

Rabu, 11 September 2013 22:57 WIB
Terkait Dana Sertifikasi Guru, DPRD Madina Jangan Saling Tuding
Google
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Panyabungan, (beritasumut.com) – Kehadiran ribuan guru ke Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Senin (9/9/2013) kemarin merupakan bukti nyata bahwa kegiatan pemerintahan sejak Bupati HM Hidayat Batubara tersandung hukum di KPK praktis mandek yang dibuktikan hampir tiga triwulan anggaran, dana sertifikasi 2.000 lebih guru tidak bisa dicairkan yang membuat ribuan guru bersumpah serapah.

“Saya pikir antara sesama Anggota DPRD itu tidak perlu saling tuding seperti kemarin di ruang Paripurna DPRD, karena dana sertifikasi 2.000 orang guru itu hanya bisa dicairkan setelah Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara atau menunggu kebijakan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugrho untuk berlaku arif dan bijaksana. Jadi sesama Anggota DPRD tidak perlu saling tuding,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Madina Iskandar Hasibuan menjawab wartawan di Gedung DPRD Madina, Rabu (11/9/2013).

Sejatinya, ujar Iskandar, anggota dewan saling instropeksi, artinya sudah sejauh mana menanggapi, menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat selama ini. Apakah sudah pernah ditanyakan kepada masing-masing mitra kerja komisi, apakah pernah melakukan konsultasi dan dialog dengan pemerintah terkait dengan tidak cairnya dana sertifikasi. Kalau sudah, ya Alamdulillah. Soal masih mandeknya pencairan dananya, itu adalah mekanisme yang harus ditempuh pemerintah.

Kata dia, masing-masing komisi di DPRD terkait dengan dana sertifikasi guru, mempunyai hubungan. Contoh, Komisi I persoalan pendidikan, Komisi II dampak ekonomi guru yang disebabkan tidak cairnya anggaran, Komisi III persoalan anggaran yang seharusnya menjadi perhatian besar komisi tersebut dan Komisi IV persoalan kesejahteraan guru akibat tidak cairnya anggaran. Jadi semua punya keterkaitan sekalipun pendidikan/guru itu berada di Komisi I.

Oleh karena itu, ujar Politisi PDI Perjuangan itu, kehadiran ribuan guru ke Gedung DPRD kemarin janganlah sesama anggota DPRD itu saling tuding karena para guru banyak tidak memahami politik yang bergulir di DPRD. Kehadiran para guru murni menuntut hak mereka baik itu dana sertifikasi, non sertifikasi, BOS da dan banyaknya kutipan yang dilakukan pihak Diknas mulai dari tingkat kecamatan sampai dalih untuk keperluan dana fotokopi.

Mungkinkah 7 hari dana sertifikasi guru Madina bisa dicairkan? Kalau soal mungkin, itu jelas mungkin. Akan tetapi persoalannya bukan berada di pihak Diknas dan Keuangan Madina, tapi disebabkan Bupati Madina HM Hidayat Batubara tidak mau menandatanganinya disebabkan adanya anggaran yang menurutnya harus dikurangi dalam Penjabaran APBD TA 2013 terkait pembangunan RSUD (BDB) dan sangat tidak mungkin cair sepanjang dana RSUD masih bertengger di Penjabaran APBD, jawab Iskandar.

Oleh sebab itu, kalau melihat posisi Penjabaran APBD TA 2013 yang telah diterima Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Madina Murnadi Pasaribu anggaran sertifikasi guru maupun non sertifikasi baru bisa dicairkan setelah adanya Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2013 maupun Madina, sebab sangat tidak mungkin Bupati mau menandatangani. Makanya kearifan Gubernur Gatot Pujo Nugroho sangat ditunggu ribuan guru di Mandailing Natal.

“Anggota DPRD tidak perlu saling tuding seolah-olah Komisi I tidak berbuat untuk menyuarakan keluhan guru, tapi marilah kita bicara sesuai dengan nurani kita apakah kita telah berbuat untuk kepentingan rakyat. Kalau belum kita instropeksi diri, persoalan dana tersebut kita tunggu kearifan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho,” ujar Iskandar. (BS-026)

Tags
beritaTerkait
Bupati Tidak Hadir, Paripurna Istimewa Hanya Dihadiri 10 Anggota DPRD Madina

Bupati Tidak Hadir, Paripurna Istimewa Hanya Dihadiri 10 Anggota DPRD Madina

Anggota DPRD Madina Erwin Nasution Gelar Sunat Massal di Ulu Pungkut

Anggota DPRD Madina Erwin Nasution Gelar Sunat Massal di Ulu Pungkut

Pemkab Diminta Konsultasi ke DPRD Terkait Anggaran Pilkada Madina

Pemkab Diminta Konsultasi ke DPRD Terkait Anggaran Pilkada Madina

Komisi IV DPRD Akan Rekomendasikan Pemberhentian Kadis Kesehatan Madina

Komisi IV DPRD Akan Rekomendasikan Pemberhentian Kadis Kesehatan Madina

IM3 Kecewa Kinerja Komisi IV DPRD Madina

IM3 Kecewa Kinerja Komisi IV DPRD Madina

Ali Makmur Dilantik Jadi Anggota DPRD Madina, M Four: Dimana Marwah DPRD?

Ali Makmur Dilantik Jadi Anggota DPRD Madina, M Four: Dimana Marwah DPRD?

komentar
beritaTerbaru
hit tracker