Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Panyabungan, (beritasumut.com) – Indonesia pada perspektif hari ini dihinggapi tiga penyakit yang mendasar. Yakni penyakit transaksional, oligarki dan feodalisme. Hal ini berimplikasi negatif kepada seluruh provinsi.
Demikian dinyatakan Direktur Eksekutif Indonesia Constitutional Watch yang juga Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Razman Arif Nasution melalui telepon, Selasa (2/7/2013).
“Indonesia sekarang dihinggapi budaya transaksional. Semuanya ditransaksi, semuanya dinilai dengan uang. Jadi take and give. You beri apa, aku beri apa. Untuk sesuatu komitmen tanpa uang, maka itu tak akan terwujud,” katanya.
Budaya transaksional diwujudkan dalam hal ketika orang akan menjadi presiden maka dia akan membayar partai politik. Termasuk calon gubernur, bupati, walikota. Padahal budaya transaksi ini menurut perundang-undangan tidak disepakati.
“Jika saya maju sebagai bupati lalu menang, you beri apa pada saya. Transaksi ini berlanjut sampai kepada rakyat, sehingga rakyat diajak bertransaksi. Transaksi inilah yang berbahaya karena menyebabkan biaya yang tinggi,” imbuhnya.
Dampaknya, 296 bupati/walikota dari 500 lebih bupati dan walikota di seluruh Indonesia dipenjara karena persoalan hukum.
“Ketika seorang gubernur maju, dalam sebuah penelitian kami, untuk maju sebagai bupati atau walikota dibutuhkan sekitar Rp25 miliar hingga Rp50 miliar. Ini konkrit, ini data,” bebernya.
Nah, barang siapa yang tidak memiliki dana sebesar itu, maka dia sudah sangat luar biasa memenangi pertarungan itu. Tanpa orang yang membayar, pasti ada sponsor dibelakangnya atau komitmen kerakyatan yang luar biasa.
“Jarang sekali, itu hanya dua di Indonesia sekarang ini, yakni Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Jokowi saya tahu uangnya dari mana,” kata Razman.
Sistem politik yang terbangun dengan transaksional ini memunculkan tokoh-tokoh yang berduit namun tak memiliki kompetensi kepemimpinan.
“Penyakit kedua budaya oligarki. Oligarki kekuasaan, turun temurun. Ini sudah kita lihat ketika SBY menyatakan tidak menginginkan monarki, dia mengkritik Sri Sultan, ternyata SBY memelihara itu hari ini, apa itu, ketika bicara konteks politik nasional, apa itu, tidak ada satu partai politik di dunia ini yang ketua umumnya itu ayahnya, sekjennya anaknya,” ungkap mantan Anggota DPRD Madina ini.
Menurutnya, kondisi rakyat yang begitu marah kepada SBY selaku kepala negara, karena SBY dinilai gagal meneruskan apa yang dibuat Soekarno, Soeharto, BJ Habibi, Gus Dur dan Megawati.
Di tangan SBY, Indonesia menjadi negara yang konotasinya auto pilot, negara yang tanpa ada sopirnya pun tetap berjalan. Ini dinilainya berbahaya.
“Kenapa dibilang oligarki? Dia bicara bagaimana menteri untuk tidak berpolitik ketika di sidang kabinet. Tetapi pada sisi lain dia melihat semua dirampok kembali sehingga jabatan sekjen, jabatan ketua umum, jabatan bendahara dikasih ke lingkungan keluarganya. Ini potret buram. Maka apapun ceritanya, Partai Demokrat sebagai pengusung presiden, orang melihat bahwa Indonesia sekarang makin suram di mata dunia,” sebut Razman.
Kondisi ini juga menjalar pada tataran penyaringan calon legislatif Partai Demokrat, dimana menurut Razman luar biasa nepotismenya. SBY selama ini dinilai sosok demokratis, bicaranya santun, tapi sekarang justru kebablasan.
“Penyakit ketiga, feodalisme. Feodalisme ini gayanya seperti Belanda, orang tidak lagi berfikir bagaimana memberikan kekuasaan kepada rakyat. Di dalam hati pemimpin itu harus ada rakyat, bukan di hati rakyat harus ada pemimpin,” lanjutnya.
Buktinya, kata Razman, ketika SBY dan Menteri SDM diberitahu harus ada upaya hemat BBM, keinginan menjadikan pemerintahan yang baik, keinginan hidup sederhana, keinginan memperkuat basis ekonomi kerakyatan, toh, pada saat yang bersamaan bupati dan walikota dalam prilakunya sehari-hari menggunakan 3 hingga 4 vorijder setiap hari.
“Ini pemborosan. Ini kontra produktif dengan yang didengung-dengungkan selama ini. Mereka bukan pada konteks pelayanan, tetapi dilayani,” katanya.
(BS-026)
Tags
beritaTerkait
komentar
