Hanura dan Nasdem Medan Dualisme Pengurus

Medan, (beritasumut.com) – Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah menerima berkas daftar caleg sementara (DCS) 12 partai politik untuk Pemilihan Legislatif 2014 mendatang.

Selain itu dalam pendaftaran calon legislatif sementara untuk DPRD Kota Medan, KPU Medan juga menemukan kepengurusan ganda yakni Hanura dan Nasdem.

"Untuk itulah khusus untuk kedua partai politik yang kepengurusan ganda, KPU Kota Medan segera melakukan verifikasi yang mana memenuhi legitimasi perundang-undangan," ujar Ketua Pokja Pencalonan Lagislatif KPU Medan Rahmat Kartolo di Kantor KPU, Jalan Kejaksaan, Medan, Sumatera Utara, Senin (22/04/2013).

Lebih lanjut Rahmat Kartolo menegaskan meski batas waktu pendaftaran sampai pukul 16.00 WIB, namun KPU Medan tetap melanjutkan proses penerimaan berkas karena mereka telah mendaftar sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Sebab ada beberapa partai politik yang belum lengkap syarat minimal yakni model B sebagai syarat pencalonan ditandangani oleh ketua dan sekretaris partai dan juga model BA berisi tentang susunan foto, nama dan daftar calon legislatif belum lengkap.

Oleh karena itu, KPU Medan memberikan kesempatan kepada ketua dan sekretaris partai politik untuk melengkapi syarat minimal termasuk isi berkas yang berisikan data pencalonan legislatif dan kepengurusan partai.

Partai politik yang belum melengkapi syarat minimal diantaranya Gerindra, PKB, PKPI dan Hanura.

Setelah seluruh berkas calon diterima maka KPU akan melakukan verifikasi, 23 April hingga 29 Mei 2013. Selanjutnya penetapan Daftar Calon Sementara pada 17 Juni 2013. Sedangkan untuk penetapan daftar calon tetap pada 22 Agustus 2013. (BS-021)

2.067 Sekolah Menengah Diambil Alih Pemprov Sumut

NasDem Tetap Pilih Proporsional Terbuka dan PT Tujuh Persen

Tak Datang Tanpa Alasan, 68 PNS di Pemprov Sumut Ditunda Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala

Partai Nasdem Langkat Bagikan Beras dan Sirup untuk Warga Miskin

Prananda Surya Paloh : Teror tidak Mencerminkan Nilai Keagamaan Apapun

DPR Pahami Keinginan Pemerintah Terkait Revisi UU Penyiaran ‎