Ribuan Massa Demo Tuntut Bupati Madina Hidayat Batubara Mundur

Panyabungan, (beritasumut.com) – Sebanyak enam ribuan masyarakat yang tergabung dalam aliansi ulama, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa Mandailing Natal (Madina), berunjuk rasa di Kantor DPRD Madina, Panyabungan, Madina, Sumatera Utara, Kamis (17/01/2013). Ribuan massa menuntut Bupati Madina Hidayat Batubara mundur karena dinilai sudah tidak layak lagi menjadi Bupati.

Massa yang datang dari berbagai daerah di Madina ini awalnya berunjukrasa di depan Rumah Dinas Bupati. Selanjutnya massa bergerak ke Kantor DPRD Madina dengan pengawalan ketat Polres Madina.

Ribuan massa dalam tuntutannya yang disampaikan Miswar Daulay, menuntut Bupati Hidayat Batubara mundur karena dianggap sudah tidak layak lagi. Massa menilai banyak kegiatan Bupati yang tidak menyentuh masyarakat. Pendemo juga mengaku punya bukti bahwa Hidayat adalah pemakai narkoba aktif.

Kemudian Bupati dinilai tidak bisa menjaga kondusifitas politik di Madina, mengingat banyaknya persoalan politik di Madina. Bupati juga diduga telah melakkuakan KKN, dengan melakukan jual beli jabatan dan pemberian IUP PT Madina Mining yang mana pada pemimpin sebelumnya sudah dicabut.

Selanjutnya Irwansyah Nasution menyampaikan, massa meminta DPRD Madina melakukan hak interpelasi untuk memberhentikan Bupati Madina karena sudah tidak layak. Pendemo juga telah melaporkan KKN yang dilakukan Bupati kepada KPK. Kemudian tentang kinerja Bupati telah dilapor ke Mendagri. Hidayat juga telah dilapor ke Badan Narkotika Nasional untuk memeriksa Bupati Madina yang diduga aktif sebagai pengguna narkoba.

Setelah hampir satu jam berorasi, pendemo akhirnya diterima Ketua dan beberapa Anggota DPRD Madina. Mereka melakukan pertemuan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Madina.

Dalam pertemuan yang dihadiri ulama, tokoh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa, juga disampaikan tuntutan agar Bupati Madina HM Hidayat Batubara diberhentikan karena sudah tidak layak memimpin. Meminta DPRD Madina menanggapi permintaan masyarakat ini dengan melakukan hak interpelasi atau hak angket untuk memberhentikan Bupati.

Menanggapi tuntutan pengunjukrasa, Ketua DPRD Madina Imran Khaitamy Daulay berjanji akan segera menggelar rapat dan DPRD tidak bisa secepatnya memberikan putusan pada masyarakat. Tuntutan masyarakat ini akan terlebih dahulu dirapatkan di tingkat fraksi agar tidak menyalahi aturan. Setelah itu baru dilakukan hak interpelasi.

Karena tidak puas dengan jawaban yang disampaikan, pengunjukrasa menolak jawaban DPRD. Pertemuan pun memanas. Salah seorang ulama, Ismail (Haji Atas), bahkan sempat marah-marah kepada Anggota DPRD. “Kami ini tidak bodoh, berapa hari kalian putuskan,” kata Haji Atas berapi-api.

Akhirnya delegasi meminta tanda tangan Anggota DPRD untuk mendukung hak interpelasi. Di tengah suasana yang memanas, akhirnya sejumlah Anggota DPRD Madina menandatangani yang sudah disiapkan massa untuk diteken Anggota DPRD Madina untuk mendukung hak interpelasi.

Data yang diperoleh, dari 20 Anggota DPRD yang hadir menerima delegasi pendemo, hanya 15 Anggota DPRD Madina yang ikut menandatangani hak interpelasi dari total 40 Anggota DPRD Madina.

Imran menambahkan, semoga aksi ini menjadikan Madina lebih baik ke depan. Mudah-mudahan aksi ini tidak ada yang menunggangi. Mudah-mudahan aksi ini murni untuk memajukan Mandailing Natal.

Sebagian massa bertekad tetap menduduki Gedung DPRD Madina, untuk menunggu hasil tuntutan pendemo. Pengunjukrasa juga telah mendirikan dapur umum di depan Kantor DPRD Madina. (BS-026)

Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat

Reses DPR ke Polres Pematangsiantar, Hinca Pesankan ini ke AKBP Sah Udur

Bupati Langkat Temui Pendemo, Tegaskan Komitmen Perbaikan Jalan di Kecamatan Selesai

Hadiri Bukber Fraksi PD, AHY: Suarakan Aspirasi Rakyat, Sukseskan Pemerintahan Prabowo

Kongres VI Demokrat Bakal Pilih Ketum hingga Pengisi Posisi Bendum

Bentangkan Bendera Raksasa, Berikut 13 Tututan Demonstran 'Indonesia Gelap'