Kamis, 30 April 2026

Sumut Merasa Dianakantirikan Soal Harga Gas

Jumat, 11 September 2015 18:21 WIB
Sumut Merasa Dianakantirikan Soal Harga Gas
PGN
Ilustrasi.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com - Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sepertinya dianaktirikan dalam persoalan penentuan harga gas oleh pemerintah. Terjadi kesenjangan kebijakan pemerintah dalam menentukan harga gas secara nasional.

Harga gas di Jawa Barat dan sekitarnya hanya sebesar USD 9/MMBTU, Jawa Timur USD 6.5/ MMBTU, Batam USD 6.0/ MMBTU. Sementara Singapore USD 3.87/MMBTU serta Malaysia USD 3.58/MMBTU. Sedangkan untuk wilayah Sumut dan sekitarnya, harga gas naik dari USD 8.7/MMBTU menjadi USD 14/MMBTU.

Demikian dilontarkan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Johan Brien, di Medan, Jumat (11/9/2015).

Menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas (Apigas) Sumut ini, kini pengusaha pemakai gas menjerit dan bahkan terancam akan gulung tikar. Imbasnya, bakal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran jika harga gas di Sumut ini tetap meroket ke level USD 14/MMBTU.

"Kondisi ini telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui surat oleh Apindo Sumut, di mana pengusaha pengguna gas sedang lesu tanpa daya sama sekali. Mohon kiranya Presiden untuk dapat menetapkan harga gas yang kompetitif untuk wilayah Sumut yang adil, fair dan harga gas yang dapat bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia maupun Negara ASEAN lainnya," ujar Johan Brien.

Namun, keresahan pengusaha ini belum mendapat tanggapan dari Presiden melalui pembantu-pembantunya di Kabinet Kerja.

"Walaupun demikian, langkah pengusaha tak sampai disitu. Kita juga melaporkan kesenjangan harga gas ini ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Parlindungan Purba sebagai Ketua Komite II DPD RI asal Sumut untuk membawa isu tersebut ke tingkat pusat," ucapnya.

Bukan hanya persoalan gas yang menghantui pengusaha di Sumut, juga terhadap kepastian aliran gas.

"Harga gas di Sumut, harus sama dengan daerah lain, supaya daerah punya daya saing yang sama. Pemerintah sebagai agregator berfungsi untuk hal ini. Pipa gas yang diambil alih oleh pemerintah, sehingga jaringan distribusi dikontrol langsung oleh pemerintah dan harga juga pemerintah yang tentukan bukan perusahaan BUMN atau PGN," ujarnya.

Johan menambahkan, migas untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

"Untuk itu, Apindo berharap pemerintah memangkas semua birokrasi atau trader yang menambah cost. Margin pemasok gas ke industri diatur oleh pemerintah, agar ada kestabilan harga. Jangan dibiarkan ada sistim monopoli," ucapnya.

Seperti diketahui saat ini saham kepemilikan saham PGN sebesar 49 persen kepunyaan asing. Laba yang diperoleh PGN untuk tahun lalu sebesar Rp8,8 triliun.

"Berarti separuhnya asing yang menikmati, sementara industri lokal kolaps dan pekerja di-PHK. Masyarakat Indonesia khususnya Sumut kini sengsara," pungkasnya. (BS-001)

Tags
beritaTerkait
Pertamina Sumbagut Gandeng BKKBN Dukung Pembangunan Keluarga dan Kesejahteraan Pekerja
Ramadan dan Idulfitri 2026, Pertamina Sumbagut-Ombudsman Sumut Pastikan Kesiapan Stok dan Layanan Energi
Resmikan Desa Siaga Bencana, PLN UID Sumut Serah Terima Bantuan Program
Bank Sumut Rayakan Natal: Semangat Kasih Perkuat Empati Sosial, Etos Kerja, dan Persaudaraan
Ratusan Petugas Dikerahkan, PLN Sumut Perkuat Siaga Kelistrikan Akibat Cuaca Ekstrem
Empat Kabupaten di Sumut Dilanda Bencana Banjir dan Longsor Secara Bersamaan, 8 Orang Meninggal
komentar
beritaTerbaru
hit tracker