Kamis, 30 April 2026

DPR RI Minta Gubsu Evaluasi Pembentukan Badan Pengelola Danau Toba

Senin, 30 Januari 2017 08:00 WIB
DPR RI Minta Gubsu Evaluasi Pembentukan Badan Pengelola Danau Toba
beritasumut.com/ist
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung

Beritasumut.com-Anggota DPR RI Effendi MS Simbolon mengaku sudah meminta pemerintah melakukan evaluasi soal pembentukan Badan Pelaksana Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BODT) karena hal itu dinilai tidak tepat.

"Pembentukan BODT dinilai tidak tepat karena menjadi eksklusif dan itu tidak baik untuk suatu daerah sehingga keberadaan badan tersebut perlu dievaluasi kembali," ujarnya di Medan, Minggu (29/01/2017).

Dia mengatakan hal itu usai acara Pesta Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) Taon 2017. Menurut Effendi, harusnya pengembangan kawasan Danau Toba dipercayakan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berada di kawasan itu.
"Pembentukan otorita nggak perlu. Harusnya biarkan saja Pemprov Sumut dan pemkab yang mengelola dengan mengharmonikan masyarakat adat," katanya.

Dia memberi contoh nyata ketidakperluan badan otorita dalam mengelola kawasan pariwisata seperti Bali yang tanpa otorita juga bisa maju. "Dengan otorita menjadikan ada sekat antara badan itu dengan masyarakat. Padahal pembangunan untuk masyarakat," kata Effendi yang politikus PDIP.

BODT juga menunjukkan kesan ketidakpercayaan pemerintah pusat dengan daerah dan masyarakat di kawasan Danau Toba.

Effendi yang Ketua Umum PSBI itu menegaskan, pembangunan tanpa melibatkan pemerintah daerah dan kearifan lokal akan mengalami kesulitan.

Effendi juga menyebutkan, penolakan atas BODT itu juga mengacu pada fakta selama ini bahwa yang berbentuk otorita tidak ada yang berhasil atau hasilnya selalu negatif.

"Pembentukan BODT membuat esiensi Perpres soal kawasan Danau Toba itu menjadi bias.Jadi saya sudah meminta BODT ditinjau kembali," kata Effendi MS Simbolon.

Pemerintah sendiri sebelumnya sudah menunjuk Arie Prasetyo sebagai Kepala Badan Pelaksana BODT itu. Komposisi di BODT itu terdiri dari 25 persen profesional dan 75 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS).(BS07)

Tags
beritaTerkait
Dishub Sumut Sebut 29 Kapal Laik Berlayar
Pj Sekdaprov Sumut Saksikan Penandatanganan Kerja Sama dan Kesepahaman Toba Caldera UGG
Dokumen Geopark Kaldera Toba Siap Diserahkan ke UNESCO
Kukuhkan Lima Anggota Badan Pengelola Toba Kaldera, Pj Sekdaprov Sumut Ingatkan Target Pertama Green Card
Ajak PKK Sumsel ke Danau Toba, PKK Sumut Harapkan Promosikan Keindahannya
Jasmiin Ypraus Bersaing Ketat dengan Juara Bertahan di Aquabike Jetski World Championship 2024
komentar
beritaTerbaru
hit tracker