Menaker: Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi akan menindaklanjuti rekomendasi hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumut, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut akhir tahun 2021. Untuk itu, Gubernur akan membentuk tim yang melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Sumut.
Hal tersebut dinyatakan Gubernur saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut masa persidangan III tahun Sidang III 2021-2022 yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan, Rabu (08/06/2022).
“Saya akan tindak lanjuti. Saya akan buat tim. Bahkan nanti bila berkenan, anggota dewan juga akan ikut di dalam tim itu,†kata Edy Rahmayadi, yang didampingi Sekretaris DPRD Sumut Afifi Lubis.
Gubernur juga menyampaikan, berbagai persoalan yang disampaikan dalam laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ tahun akhir 2021, harus diselesaikan secara tuntas. Sebagai pertanggungjawaban bersama, dan agar tidak terulang kembali di kemudian hari.
“Semua persoalan harus kita selesaikan secara tuntas, sebagai pertanggungjawaban kita. Agar tidak terulang di hari-hari kedepan,†ujar gubernur.
[br] Sebelumnya, Ketua Pansus LKPJ Poradda Nababan menyampaikan laporan hasil pembahasan dan rekomendasi Pansus, yang dilanjutkan pendapat fraksi terhadap laporan tersebut. Mewakili seluruh anggota dewan, Poradda berharap agar Pemerintah Provinsi Sumut menjadikan rekomendasi Pansus LKPJ sebagai tolok ukur, sekaligus sarana peningkatan berkelanjutan dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang baik.
“Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai evaluasi kerja bagi seluruh perangkat daerah. Demi Sumut yang aman, maju dan bermartabat,†ucap Poradda.
Rapat Paripurna Pansus LKPJ akhir tahun 2021 ini merupakan amanah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah kepada DPRD, yang dapat digunakan sebagai sarana sinergitas antara pihak eksekutif dan legislatif.
Rapat dihadiri para anggota dewan yang mewakili sembilan Fraksi DPRD Sumut. Yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Nasden, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Partai Nusantara. Serta para kepala perangkat daerah dan tamu undangan lainnya.(BS03)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi
Kemnaker kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 pesert
Pendidikan
beritasumut.com Kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait kesenjangan an
Pendidikan
beritasumut.comKamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan memperingatkan potensi tekanan inflasi pangan akibat kelangkaan bahan baku plas
Ekonomi
beritasumut.com Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui kenaikan harga plastik yang belakangan dikeluhkan pelaku industri dan ma
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan bahwa tidak terdapat perubahan harga BBM di seluruh SPBU Pertamina per 1
Peristiwa