Tiga Resolusi Kemnaker Hadapi Tantangan 2022

Beritasumut.com - Memasuki tahun 2022, untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang ada, Kementerian Ketenagakerjaan mencanangkan tiga resolusi yang tidak sekedar business as usual. Tiga resolusi tersebut dikemukakan Menaker Ida Fauziyah dalam Apel Pagi Kemnaker Tahun 2022 bertajuk "Resolusi Kemnaker 2022 dan Doa Bersama Gus Baha" di Jakarta, Senin (03/01/2022)

"Banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan untuk segera kita benahi dan mengantisipasi berbagai tantangan yang ada, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita memerlukan resolusi baru," kata Ida Fauziyah dilansir dari Kemnaker.go.id, Selasa (04/01/2022).

Resolusi pertama, pelaksanaan sembilan lompatan ketenagakerjaan sebagai terobosan di dalam pemulihan ekonomi nasional dari sisi pembangunan ketenagakerjaan. Dalam hal ini Kemnaker harus mampu melakukan Transformasi BLK; Link and Match Ketenagakerjaan; Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja; Pengembangan Talenta Muda; Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri; Visi baru Hubungan Industrial; Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan; dan Reformasi Birokrasi. "Saya meyakini bahwa pelaksanaan yang baik terhadap sembilan lompatan ketenagakerjaan akan menjadi modal dasar bagi kita untuk menjalankan amanah besar Jaminan Kehilangan Pekerjaan di tahun 2022," ujar Ida Fauziyah.

Baca Juga:

• Magang Nasional Batch I Segera Berakhir, Tahap Akhir Tentukan Sertifikat dan Uang Saku Peserta
• Menaker: Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja

Baca Juga : Kemnaker Imbau Para Gubernur Patuhi PP Pengupahan

Resolusi kedua, Kemnaker menekankan reformasi birokrasi. Dalam konteks ini, Ida Fauziyah menginstruksikan agar dilakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang dirasakan masih menghambat, multitafsir dan tumpang tindih.

Baca Juga:

• Siap-siap! Kemnaker Buka Lagi Pembinaan K3 Gratis untuk 2.100 Peserta
• KADIN Medan Tegaskan Perlindungan HAM Harus Menyeluruh: Hak Tenaga Kerja dan Hak Pengusaha Sama-Sama Wajib Dilindungi

[br] Sementara dalam hal penataan struktur organisasi, tata laksana dan SDM Aparatur, Menekar Ida meminta untuk segera menyelesaikan regulasi tata organisasi UPTP, proses bisnis dan SOP dan permasalahan/persoalan dalam konteks transisi jabatan struktural ke fungsional. Selain itu, perlu dilakukan percepatan pengembangan Kemnaker Corporate University.

Dalam hal mendorong intensifikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Menaker Ida juga meminta agar infrastruktur teknologi informasi Kemnaker diperkuat; digitalisasi arsip, kepegawaian, umum, dan keuangan ditingkatkan; dan e-performance segera diterapkan. "Selain itu, data dan informasi pembangunan ketenagakerjaan secara digital yang dipublikasikan secara berkala setiap bulannya juga diperkuat," sambungnya.

Di resolusi ketiga, Menaker Ida Fauziyah menginginkan agar setiap unit di lingkungan Kemnaker saling mendukung dan berkolaborasi untuk menyukseskan perhelatan G20 di tahun 2022 ini. G20 ini tidak akan sukses tanpa adanya kolaborasi kita bersama. "Saya meyakini bahwa perhelatan G20 ini selaras dan sangat membantu kita dalam upaya pemulihan ekonomi nasional maupun global. Kita harus menyadari bahwa pemulihan ekonomi nasional kita, juga tidak bisa dilakukan tanpa adanya pemulihan ekonomi dalam skala global," pungkasnya. (BS09)

Magang Nasional Batch I Segera Berakhir, Tahap Akhir Tentukan Sertifikat dan Uang Saku Peserta

Menaker: Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja

Siap-siap! Kemnaker Buka Lagi Pembinaan K3 Gratis untuk 2.100 Peserta

KADIN Medan Tegaskan Perlindungan HAM Harus Menyeluruh: Hak Tenaga Kerja dan Hak Pengusaha Sama-Sama Wajib Dilindungi

Pemko Binjai Tandatangani MoU dengan Kemnaker RI, Sinergikan Data Ketenagakerjaan untuk Perluas Akses Kerja dan Pelatihan

Jenazah WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Tiba di Pekanbaru