Beritasumut.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini aktif melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Dony Erwan, mengatakan bahwa PTSL merupakan inisiatif pemerintah dalam mendaftarkan tanah secara sistematis desa per desa di setiap wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat, melengkapi data pertanahan nasional serta meminimalisir sengketa dan konflik tanah.
"Luas tanah di wilayah Indonesia yang bisa didaftarkan kurang lebih 126 juta bidang dan Pak Presiden meminta agar dilakukan percepatan pendaftaran tanahnya. Untuk itu, kami jalankan program PTSL," ujar Sesditjen SPPR Dony Erwan, melalui siaran pers, Selasa (04/05/2021).
Dony Erwan juga menyampaikan, bahwa untuk mencapai target Presiden tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menerapkan beberapa strategi. Langkah pertama adalah menyiapkan infrastruktur seperti alat ukur serta alat pendukung kegiatan lainnya. Ia menyebutkan sebanyak 7.810 unit GNSS RTK, 56 unit UAV, 1.572 laptop, 387 komputer tablet, 1.084 printer, 524 mesin scanner dibeli/adakan untuk tiap-tiap Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Baca Juga : Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria, Gubsu Harapkan Kasus Sengketa Tanah Segera Selesai
Langkah kedua adalah melakukan survei dan pemetaan tiap-tiap bidang tanah di seluruh Indonesia. "Tidak terkecuali tanah adat. Sebagai contoh di Provinsi Bali, kami sudah melakukan pendaftaran tanah adat di Desa Adat Pakraman. Kurang lebih ada empat distrik di desa tersebut yang sudah selesai didaftarkan," kata Dony Erwan.
Baca Juga:
[br] Langkah berikutnya adalah mempersiapkan sumber daya manusia. Kementerian ATR/BPN memiliki 17.590 orang ASN, dimana 2.279 orang diantaranya adalah surveyor. Dengan jumlah surveyor tersebut, masih kurang untuk menjalankan PTSL. Hal ini mendorong Kementerian ATR/BPN merekrut Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) serta merekrut dan melatih para Asisten Surveyor Berlisensi. Pelaksanaan PTSL juga melibatkan konsultan pemetaan dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) dalam kegiatan pemetaan.
Dari sisi anggaran, untuk pelaksanaan PTSL, yang anggarannya bersumber dari APBN, Kementerian ATR/BPN juga mendapat dukungan dari Corporate Social Responsibility (CSR), pembiayaan dari APBD, hibah serta pinjaman. "Kami juga mengenalkan PTSL dengan partisipasi masyarakat atau dikenal PTSLPM. Dalam pelaksanaan PTSLPM ini kami melatih masyarakat terkait pengumpulan data fisik maupun yuridis, atau yang dikenal Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan). Ada tujuh provinsi yang sedang dijadikan target PTSLPM, yakni Provinsi Jambi, Provinsi Sumatra Selatan, serta empat provinsi di Kalimantan," ungkapnya.
Baca Juga : Evaluasi Pelaksanaan PPRA Melalui Mid Term Review, Begini Persiapan Kementerian ATR/BPN
Sebagai informasi, Presentation of PTSL for South-South Knowledge Sharing with Pakistan Authorities ini merupakan sesi pertukaran pengalaman antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemerintah Provinsi Pakistan (GoPunjab) mengenai PTSL.
[br] Land Administration Specialist dari GoPunjab, Dongkyu Kwak mengatakan pihaknya ingin mendengarkan lebih banyak mengenai program PTSL dalam melakukan pendaftaran tanah dan elemen apa yang dibutuhkan untuk operasi berskala besar.
"Karena saat ini GoPunjab tengah mengerjakan program peningkatan pendaftaran pertanahan di wilayah perkotaan. Dalam mendaftarkan tanah di daerahnya, GoPunjab terkendala beberapa hal, yakni tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pemetaan, hampir tidak memiliki peta digital pertanahan dan sangat sedikit dokumen pertanahan digital untuk wilayah perkotaan," pungkasnya. (Rel)
beritasumut.com Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) pada 1 September 2026 menerima kedatangan perwakilan orang tua murid Taman
Peristiwa
beritasumut.com Seorang penumpang pesawat berinisial MR diamankan petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumate
Peristiwa
beritasumut.com Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara (Sumut) kembali menga
Peristiwa
Sengketa KMK ratusan miliar PT Toba Surimi Industries dengan Bank Mandiri mencuat setelah dugaan tanda tangan nonidentik pada 54 cek.
Peristiwa
Warga Medan resah dengan dua proyek perumahan elite yang diduga tanpa PBG. Pemko Medan didesak menghentikan pembangunan dan menindak tegas.
Peristiwa
beritasumut.com Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang menjenguk seorang anak korban kekerasan fisik asal Kabupaten Dairi y
Kesehatan
Pengacara lima pengurus Kelenteng O Bin Ciong Kun soroti dugaan kejanggalan penetapan tersangka kasus pengerusakan plang di Medan.
Peristiwa
Pembangunan perumahan mewah di Medan Tembung disorot warga karena diduga jumlah unit tak sesuai PBG dan berpotensi memicu banjir.
Peristiwa
Sidang perdana gugatan PT TSI terhadap Bank Mandiri digelar di PN Medan. Tergugat disebut tak hadir, perkara terdaftar nomor 879/Pdt.G/2026/
Peristiwa
CitraLand dukung pendidikan di Deli Serdang melalui pembangunan fasilitas SDN 106810 Sampali, sementara Bupati menargetkan 2028 tak ada seko
Pendidikan
