Pemerintah Susun 51 Peraturan Pelaksana Cipta Kerja

Beritasumut.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan kementerian dan lembaga bekerjasama untuk menyelesaikan peraturan pelaksana Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Kita terus berkoordinasi dalam rangka mengejar penyelesaian berbagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Kita bersama-sama seluruh kementerian dan lembaga ditargetkan menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaan dalam tiga bulan sejak (UU Cipta Kerja) diundangkan. Dan kita bisa menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan 4 PP dan 4 Perpres,” ujarnya dalam Serap Aspirasi dan Konsultasi Publik Penyusunan 5 (lima) RPM Kominfo sebagai Pelaksanaan PP NSPK dan PP Postelsiar dari Jakarta, Senin (29/03/2021).

Menurut Sesmenko Perekonomian, dilansir dari Kominfo.go.id, Senin (29/03/2021) ada dua PP yang berkaitan dengan sektor komunikasi dan informatika. “Yaitu PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP NSPK) dan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar),” jelasnya.

Baca Juga:

• Minta Cabut UU Cipta Kerja, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Walikota Medan
• Lima Organisasi Profesi di Sumut Siap Ikut Aksi Penolakan RUU Kesehatan

Baca Juga : Pemerintah Siapkan Konsultasi Publik Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Sesmenko Susiwijono menyatakan, menindak lanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk penyusunan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, seluruh kementerian dan lembaga sepakat menyelesaikan pada tanggal 2 April 2021.

Baca Juga:

• Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja
• Percepat Penurunan Stunting, Menkominfo Siapkan Dukungan Komunikasi dan Akses Internet

[br] “Sesuai dengan kesepakatan kita bersama seluruh Sekjen kementerian dan lembaga, sepakat Insyaallah akan kita kejar penyelesaiannya pada tanggal 2 April nanti,” tegasnya.

Namun, demikian, Sekmenko Perekonomian menyatakan, untuk mengakomodasi masukan pemangku kepentingan maka akan dibuka masukan lagi sampai 1 April 2021 sebelum dilakukan harmonisasi di Kemenko Perekonomian.

“Karena begitu banyak masukan dari teman-teman seluruh pemangku kepentingan, seluruh masukkan masih akan ditunggu sampai dengan sebelum tanggal 2 April 2021. Nanti, kami merencanakan sekitar akhir bulan Maret tanggal 31 atau 1 April 2021 akan melakukan harmonisasi untuk finalisasi kelima RPM Kominfo tersebut,” jelasnya.

Baca Juga : Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Pemerintah Harapkan Masukan Masyarakat

Sesmenko Susiwijono mengharapkan acara Serap Aspirasi dan Konsultasi Publik akan dapat membangun pemahaman di kalangan pemangku kepentingan. “Serap aspirasi dan konsultasi publik ini saya harap bisa membangun pemahaman yang sama antara kita semuanya dengan seluruh stakeholder di bidang komunikasi dan Informatika,” ujarnya.

[br] Sekmenko Perekonomian mengapresiasi atas kerja sama kementerian dan lembaga dalam penyelesaian peraturan pelaksana UU Cipta Kerja dan aturan pelaksana di sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran.

“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan, terutama jajaran Kementerian Kominfo para sekjen kementerian dan lembaga juga seluruh pemangku kepentingan utama sektor Pos Telekomunikasi dan penyiaran,” pungkasnya. (BS09)

Minta Cabut UU Cipta Kerja, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Walikota Medan

Lima Organisasi Profesi di Sumut Siap Ikut Aksi Penolakan RUU Kesehatan

Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja

Percepat Penurunan Stunting, Menkominfo Siapkan Dukungan Komunikasi dan Akses Internet

Bobby Nasution Terima Penghargaan dari Kementerian Kominfo, Pemko Medan Masuk Kategori Smart Governance

Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja, Kemnaker Sosialisasi SUSU dan PP/PKB