Jumat, 17 April 2026

Galakkan Program KB, Pemerintah Dinilai Diskriminatif Terhadap Warga Miskin

Senin, 13 Maret 2017 22:15 WIB
Galakkan Program KB, Pemerintah Dinilai Diskriminatif Terhadap Warga Miskin
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Pengamat Sosial dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Mujahiddin SSos MSP menilai Pemerintah yang mengejar bonus demografi di tahun 2030 dengan menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) justru terkesan diskriminatif bagi warga miskin.
 
Mujahiddin menjelaskan, pemerintah memang memiliki kekhawatiran akan terjadinya lonjakan penduduk dikemudian hari bila KB tidak diterapkan. Sehingga, hal tersebut harus dilakukan, yakni dengan menekan angka kelahiran di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah seperti yang berlaku pada kampung KB."Program KB masih diskriminatif bagi warga miskin. Dari sisi keadilan, tentu hal ini tidak adil," ujarnya, Senin (13/03/2017).
 
Lebih lanjut, Mujahiddin menyebutkan, ditekannya laju pertumbuhan penduduk bagi warga miskin, ialah agar beban pemerintah tidak terlalu besar. Sehingga, alih-alih memberikan fasilitas bagi warganya, pemerintah lebih memilih untuk menekan laju pertumbuhannya.
"Harusnya fasilitas seperti pendidikan itu yang diberikan. Tapi faktanya, masyarakat tidak mendapatkan fasilitas itu, sehingga dipilihlah KB," terang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) ini. 
 
Seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), ujar Mujahidin, pemerintah menjamin mereka bahkan hingga anak ketiga. Berbeda dengan warga miskin, fasilitas seperti itu sama sekali tidak diberikan bahkan untuk satu orang anak pun.
 
Padahal, menurut Mujahidin, setiap warga negara seharusnya mendapatkan perlakuan yang setara. Karena itulah menurut dia, fungsi keberadaan negara hadir bagi warganya."Jika warga kelas menengah keatas dianggap mampu untuk menghasilkan sumber daya manusia. Sedangkan warga miskin standard gizi pun belum tentu di dapatkan," tegasnya.
 
Sementara itu, Humas Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Janter Sitorus mengatakan, untuk program KB bagi yang mampu, biasanya mereka langsung ke klinik atau dokter."Untuk program pelayanan kita kan harus di data dulu, mungkin mereka tidak mau repot menunggu," katanya.
 
Namun begitu, Janter membantah apabila pelayanan KB hanya ditujukan kepada masyarakat miskin atau tingkat ekonominya rendah saja."Tidak ada diskriminatif, semua dilayani kalau mau datang ke pelayanan," pungkasnya. (BS03)
 

Tags
DinkesKBKampung KBPemprovsuWarga Miskin
beritaTerkait
Pertamina Sumbagut Gandeng BKKBN Dukung Pembangunan Keluarga dan Kesejahteraan Pekerja

Pertamina Sumbagut Gandeng BKKBN Dukung Pembangunan Keluarga dan Kesejahteraan Pekerja

Forum SMAN 1 Panti Angkatan VII Agendakan Berbagai Program Jelang Reuni Akbar

Forum SMAN 1 Panti Angkatan VII Agendakan Berbagai Program Jelang Reuni Akbar

Reses DPR ke Polres Pematangsiantar, Hinca Pesankan ini ke AKBP Sah Udur

Reses DPR ke Polres Pematangsiantar, Hinca Pesankan ini ke AKBP Sah Udur

Serahkan Piala Juara Liga 4, Gubernur Harapkan Sepakbola Sumut Makin Berkembang

Serahkan Piala Juara Liga 4, Gubernur Harapkan Sepakbola Sumut Makin Berkembang

Gubernur Sumut Gandeng USU Wujudkan Kolaborasi Sumut Berkah

Gubernur Sumut Gandeng USU Wujudkan Kolaborasi Sumut Berkah

Walikota: Mari Kuatkan Niat, Ikhtiar, dan Ikhlas Membangun Medan

Walikota: Mari Kuatkan Niat, Ikhtiar, dan Ikhlas Membangun Medan

komentar
beritaTerbaru
hit tracker