Jumat, 07 Agustus 2026

Dorong Transparansi Pembahasan RUU PNBP

Senin, 06 Februari 2017 23:30 WIB
Dorong Transparansi Pembahasan RUU PNBP
BERITASUMUT.COM/IST
Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mendorong agar pembahasan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) memiliki mekanisme yang transparan dan mengedepankan asas keadilan.Sebab, RUU ini akan menjadi payung hukum bagi kementerian dan lembaga untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor non-pajak.
 
“Maka mekanisme yang lebih transparan menjadi penting," ujar Junaidi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam siaran persnya, Senin (06/02/2017).
 
Anggota Panja RUU PBNP ini juga menjelaskan bahwa RUU ini dirancang untuk menggantikan UU Nomor 20 Tahun 1997."Salah satu titik berat pembahasan RUU ini yaitu pemerintah ingin memperbaiki mekanisme penyusunan tarif PNBP di setiap kementerian dan lembaga, serta persoalan transparansi tadi," ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Lampung ini.
 
Menurut Alumnus Magister Manajemen Insitut Pertanian Bogor ini, jika RUU PNBP telah disahkan menjadi undang-undang, maka diharapkan dapat membuka ruang yang lebih besar untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Secara khusus juga untuk optimalisasi penerimaan negara dalam APBN 2017
 
"Kita berharap UU ini akan memfasilitasi serta mendukung optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan nonpajak. namun tetap memperhatikan asas keadilan," lanjut Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS ini
 
Junaidi juga menjelaskan bahwa pembahasan RUU PNBP bukan hanya harus berfokus pada peningkatan penerimaan negara, namun juga tetap memertimbangkan kapasitas perekonomian agar tidak menganggu iklim investasi.
 
“Pada postur APBN 2017 sendiri ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun,” jelas Junaidi.
 
Sebagaimana diketahui bahwa belanja negara tahun 2017 mencapai Rp. 2.080,5 Triliun dengan defisit anggaran terhadap PDB mencapai 2,41% atau sekitar Rp. 330,2 trilun.(Rel)

Tags
DPR RIPKSPajakPemerintahRUU PNBP
beritaTerkait
Pasar Murah Imlek 2026 di Medan, Pemkot Hadir Bantu Warga Jelang Perayaan Tahun Baru Tionghoa

Pasar Murah Imlek 2026 di Medan, Pemkot Hadir Bantu Warga Jelang Perayaan Tahun Baru Tionghoa

Badan Legislasi DPR RI Kunjungi Kadin Sumatera Utara Bahas Penyusunan RUU Kadin

Badan Legislasi DPR RI Kunjungi Kadin Sumatera Utara Bahas Penyusunan RUU Kadin

Reses DPR ke Polres Pematangsiantar, Hinca Pesankan ini ke AKBP Sah Udur

Reses DPR ke Polres Pematangsiantar, Hinca Pesankan ini ke AKBP Sah Udur

Walikota Medan Ingatkan Bapenda: Tegas, Humanis dan Persuasif pada Wajib Pajak

Walikota Medan Ingatkan Bapenda: Tegas, Humanis dan Persuasif pada Wajib Pajak

Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Lapor SPT Pribadi ke KPP Pratama sekaligus Silaturahmi

Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Lapor SPT Pribadi ke KPP Pratama sekaligus Silaturahmi

Hadiri Bukber Fraksi PD, AHY: Suarakan Aspirasi Rakyat, Sukseskan Pemerintahan Prabowo

Hadiri Bukber Fraksi PD, AHY: Suarakan Aspirasi Rakyat, Sukseskan Pemerintahan Prabowo

komentar
beritaTerbaru
hit tracker