Jumat, 24 April 2026

Pemprovsu Koreksi Retribusi dan Rasionalitas BUMD Kota Medan

Selasa, 24 Januari 2017 18:30 WIB
Pemprovsu Koreksi Retribusi dan Rasionalitas BUMD Kota Medan
BERITASUMUT.COM/IST
DPRD Medan
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung mengatakan ada sejumlah catatan hasil koreksi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 diantaranya adalah soal retribusi dan rasionalitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 
"Catatannya yang paling penting adalah soal retribusi supaya ditingkatkan, kemudian rasionalitas pendapatan dari empat BUMD di Pemko Medan," ujar Henry Jhon kepada wartawan usai rapat pembahasan koreksi APBD TA 2017 di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Medan, Selasa (24/01/2017).
 
Dikatakan Henry Jhon, permasalahan rasionalisasi pendapatan BUMD Pemko Medan memang menjadi catatan penting, mengingat selama ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari BUMD ini sangat tidak rasional. 
 
"Bayangkan saja, RPH hanya mampu memberikan PAD 50 juta, rasional tidak. PD Pembangunan juga 50 juta, Kemudian PD Pasar nyumbang PAD 1,5 miliar, rasional tidak. Bagi kita kan tidak," jelas politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan.
 
Dijelaskannya, untuk rasionalisasi pada 2017 ini akan dilakukan di P-APDB 2017. Namun ada permasalahan di PD.Pembangunan dan PD. RPH terkait permasalahan aset agar segera dinilai ulang.
 
"Tadi disepakati disesuaikan di P APBD dan realisasinya diusahakan lebih besar dari targetnya. Dan untuk mencapai target itu ada masalah diantaranya di PD.RPH dan PD.Pembangunan mereka meminta segera dilakukan re-evaluasi aset. Karena beban pengeluaran sangat besar di biaya penyusutan artinya mereka menginginkan beban biaya penyusutan lebih ringan," jelasnya.
 
Sementara itu saat ditanya soal keinginan sejumlah pihak agar BUMD dijadikan Perseroan Terbatas (PT), Henry Jhon mengatakan memperbaiki BUMD tidak semudah itu, karena permasalahan sesungguhnya mungkin tidak disitu.
 
"Persoalannya kan belum tentu itu (PD dan PT). Kita harus urai dulu, bisa saja itu karena masalah manajemennya buruk. Banyak hal di situ tidak bisa segampang itu," jelas Henry Jhon seraya mengatakan yang menginginkan perubahan PD ke PT hanya langkan orang-orang yang mau cari gampang saja.
 
Dikatakannya, persoalan menangani perusahaan yang tengah bermasalah harusnya diurai dengan baik dan mencari permasalahan sebenarnya. "Banyak hal yang harus dicari, soal pembiayaannya, karyawannya dan permasalahan lainnya," tegasnya. (BS03)

Tags
AnggaranBUMDBadanBanggarDPRDMedanP APBDSumatera UtaraSumut
beritaTerkait
KADIN Medan Apresiasi TNI AL Tangkap Begal di Belawan, Dinilai Tingkatkan Keamanan

KADIN Medan Apresiasi TNI AL Tangkap Begal di Belawan, Dinilai Tingkatkan Keamanan

Pertamina Sumbagut Gandeng BKKBN Dukung Pembangunan Keluarga dan Kesejahteraan Pekerja

Pertamina Sumbagut Gandeng BKKBN Dukung Pembangunan Keluarga dan Kesejahteraan Pekerja

KADIN Medan Hadiri Musrenbang RKPD 2027, Dukung 5 Pilar Iklim Investasi Pemko Medan

KADIN Medan Hadiri Musrenbang RKPD 2027, Dukung 5 Pilar Iklim Investasi Pemko Medan

PSMS vs PSPS Berakhir Imbang, Suporter Meraung di Stadion Utama Sumut

PSMS vs PSPS Berakhir Imbang, Suporter Meraung di Stadion Utama Sumut

BPJS Ketenagakerjaan: Keluarga Personel Satpol PP Medan Dapat Santunan

BPJS Ketenagakerjaan: Keluarga Personel Satpol PP Medan Dapat Santunan

Ketua KADIN Halal Bihalal dengan Ketua DPRD dan Wakil Walikota Medan

Ketua KADIN Halal Bihalal dengan Ketua DPRD dan Wakil Walikota Medan

komentar
beritaTerbaru
hit tracker