Minggu, 26 April 2026

Lelang Jabatan Pemprov Sumut Belum Teragenda

Senin, 31 Oktober 2016 16:30 WIB
Lelang Jabatan Pemprov Sumut Belum Teragenda
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Lelang Jabatan
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) hingga kini belum menetapkan jadwal lelang jabatan untuk kursi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau setingkat eselon II. Kondisi ini dinilai sebagai kemunduran karena banyaknya jabatan pelaksana tugas (Plt).
 
Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Hasban Ritonga mengatakan bahwa tahapan lelang akan segera dijalankan. Untuk 2016, dirinya memprediksi prosesnya akan bisa selesai di akhir tahun ini atau awal 2017 mendatang. "Saya kira tahun ini bekerja lah, sedang berproses. Karena tinggal finalisasinya saja (DPRD). Harapan kita 2017 awal sudah ini (selesai), sudah duduk," ujar Hasban, Senin (31/10/2016).
 
Meskipun begitu, Hasban mengakui kemungkinan penempatan pejabat defenitif setelah lelang jabatan nantinya belum sepenuhnya bisa dilakukan. Dirinya hanya memperkirakan pada November kemungkinan proses seleksi terbuka itu sudah dimulai. "Begitu SOTK disahkan DPRD, nomenklaturnya kita umumkan. Karena tim pansel sudah siap ini, tinggal bekerja saja," katanya.
 
Menurutnya proses lelang jabatan eselon II tersebut bisa dimulai pada pekan ketiga November mendatang. Sementara untuk masa pendaftaran, pihaknya memberikan waktu sepekan. Selanjutnya baru akan dilakukan pemberkasan atau proses administrasi. "Desember kita sudah (bisa) buka lelang. Jadi di 2017 atau akhir 2016 sudah duduk (pejabat definitif). Kalau berjalan on the track bisa selesai," sebutnya.
 
Sementara itu, Pengamat Hukum dan Pemerintahan dari UMSU Rio Affandi Siregar mengatakan, kondisi banyaknya pimpinan SKPD di Pemprov Sumut di jabat Plt, membuat kesan yang kurang baik di mata publik. Pasalnya, selain jalannya pemerintahan dinilai kurang efektif, rentang waktu antara hasil uji kompetensi dengan proses rotasi jabatan juga dinilai mengandung unsur politik yang cukup tinggi.
"Dengan kondisi ini berlarut-larut, maka menjadi pertanyaan publik, untuk apa proses uji kompetensi dibuat kalau hasilnya ternyata tidak ditindaklanjuti segera. Kita heran kenapa harus begitu lama prosesnya berjalan," katanya.
 
Bahkan dirinya mempertanyakan komitmen Gubernur yang seakan membiarkan banyaknya SKPD di Pemprov Sumut dipimpin oleh Plt. Padahal untuk bisa membuat pemerintahan efektif, diperlukan pejabat defenitif yang bisa mengambil langkah strategis.
 
"Dengan berlarutnya proses rotasi dan uji kompetensi, tentu kesannya, kinerja Pemprov Sumut semakin melambat. Ya wajar saja kemudian banyak yang menilai tahapan rotasi maupun lelang jabatan nantinya, sangat besar sekali kepentingan politiknya daripada kepentingan pembangunan di Sumut," jelasnya.
 
Dirinya pun berharap Pemprov Sumut bisa segera melakukan proses lelang jabatan agar jajaran SKPD bisa segera dipimpin pejabat defenitif. Hal tersebut dinilai bisa mempengaruhi kinerja secara umum. (BS03)

Tags
beritaTerkait
KADIN Medan Apresiasi TNI AL Tangkap Begal di Belawan, Dinilai Tingkatkan Keamanan
KADIN Medan Hadiri Musrenbang RKPD 2027, Dukung 5 Pilar Iklim Investasi Pemko Medan
PSMS vs PSPS Berakhir Imbang, Suporter Meraung di Stadion Utama Sumut
BPJS Ketenagakerjaan: Keluarga Personel Satpol PP Medan Dapat Santunan
Ketua KADIN Halal Bihalal dengan Ketua DPRD dan Wakil Walikota Medan
Pegadaian Kanwil 1 Medan Lepas 250 Pemudik Lebaran
komentar
beritaTerbaru
hit tracker