Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
beritasumut.com- Perum Bulog ditargetkan menyerap gabah hingga 2 juta ton sepanjang musim panen pada Februari, Maret, hingga April. Pemerintah juga menekankan Bulog agar menyerap gabah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025, sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg).
Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani. Ia juga mengaku telah menjalin dengan sejumlah pihak di wilayah, termasuk juga TNI.
"Dalam penyerapan ini kan kita sudah ada Pimwil (Bulog), Pimpinan di Wilayah itu. Kemudian kita sekarang juga bekerja sama dengan di wilayah. Ada di Kodim. Kemudian dengan Distan, dengan Penyuluh," kata Novi kepada wartawan di Gedung Graha Mandiri, Kamis (13/2/2025).
Baca Juga:
Novi juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan gudang-gudang di wilayah untuk menyimpan gabah petani. Bahkan, tak menutup kemungkinan menjadikan Kodim sebagai gudang cadangan untuk menyimpan gabah.
"Gudang yang ada kita siapkan. Ada di wilayah, ada di, kita sudah inventaris. Sewa. Ya kan? Ada yang dari Kodim. Ya kan? Jadi bisa kita gunakan. Itu cadangan beras negara kok," ungkapnya.
Baca Juga:
Novi menjelaskan TNI juga berperan dalam penyerapan gabah petani, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) akan ikut mengawasi kegiatan panen, pasca-panen, hingga melakukan sosialisasi.
Ia menambahkan, Babinsa di daerah-daerah juga bertugas untuk mengamankan harga gabah petani tetap di harga Rp 6.500.
"Itu kan TNI itu sampai ke bawah itu ada Babinsa, desa-desa itu. Itu mengamankan. Mulai dari pasca panen, kemudian sosialisasi. Ya gitu ya. Itu kan memang ada tugasnya Babinsa. Babinsa kan, Bintara Pembina Desa. Gitu ya. Yang ada dari situ kan juga kan ada peran untuk memudahkan apa namanya, pendataan," terang Novi.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas)mengatakan pengawasan akan dilakukan hingga ke tingkat daerah. Dalam hal ini, ia mengatakan pengawasan serapan gabah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Zulhas juga meminta Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk turut mengawasi penyerapan seminggu sekali.
Tags
beritaTerkait
komentar