Permasalahan Tapal Batas di Sumut, Kemendagri Siap Turun Tangan

beritasumut.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menerima kunjungan rombongan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (06/05/2021). Percepatan penegasan batas wilayah daerah menjadi salah satu dibahas dalam pertemuan tersebut.

Hadir di antaranya Plh Dirjen Adwil Kemendagri Suhajar Diantoro, Direktur Toponimi Adwil Sugiarto, Kasubdit Sarpras dan Informasi Kebakaran Evan Nur Setya Hadi, dan Kasubdit Fasilitasi Pelayanan Umum Halomoan Pakpahan, serta lainnya.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas bantuan Kemendagri untuk menyelesaikan permasalahan batas wilayah di daerah ini. Menurutnya, permasalahan batas wilayah ini muncul karena banyaknya pemekaran daerah, dibandingkan dengan provinsi lain.

"Saya sangat monitor ini, dan syukurlah ini selesai, tinggal beberapa daerah lagi. Namun tahap selanjutnya saya menginginkan Kota Medan untuk diperluas wilayahnya. Dan ini bisa untuk dibahas selanjutnya," ucap Edy Rahmayadi, didampingi Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Afifi Lubis dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar.

Sebelumnya, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Afifi Lubis dalam laporannya mengenai progres perbatasan daerah ini mengatakan, sesuai penegasan Mendagri mengenai percepatan batas daerah, ada beberapa penekanan dimana di Sumut merupakan peringkat ketiga di Indonesia mengenai masalah batas daerah.

Baca Juga : Waspada Tipu Daya Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Ungkap Modus Kejahatan dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Pemilik Asli
Namun, menurutnya, saat ini sudah terselesaikan, di antaranya perbatasan Aceh, Riau dan Sumbar dengan terbitnya Permendagri mengenai batas wilayah tersebut. Sedangkan untuk 31 daerah kabupaten/kota, dilaporkan Afifi sudah 29 batas daerah yang selesai penandatangan, untuk selanjutnya diterbitkan Permendagri.

"Kami sangat berterima kasih pada Dirjen dan kami berharap ada hal lain yang dapat kita selesaikan," katanya.

[br] Sementara itu, Plh Dirjen Adwil Kemendagri Suhajar Diantoro menyampaikan, maksud dan tujuan kunjungan ini untuk mendiskusikan dengan Gubernur mengenai batas daerah. Sebagai mana diterangkan dalam UU Cipta Kerja, yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43/2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, diamanatkan tata ruang di Indonesia harus segera diselesaikan perkabupaten berbasis provinsi.

Dijelaskannya, permasalaham tata ruang ini bermula karena adanya pemekaran tahun 2000, setelah reformasi di beberapa wilayah di provinsi yang mewariskan beberapa permasalahan bekas batas wilayah yang tidak tertata dengan baik.

"Untuk itu saya datang menemui Bapak, untuk mendiskusikan ini. Masalah terwariskan yang harus segara kita selesaikan. Perintah Presiden sampai 2 Agustus 2021 semua batas wilayah harus sudah terselesaikan. Karena kalau tidak selesai juga akan berdampak pada investasi dimana pengusaha tidak akan melirik bila tataruang ini tidak diselesaikan," katanya.

Provinsi sendiri memiliki tenggat waktu sampai 2 Juli 2021 harus segera menyelesaikan batas wilayahnya dan kemudian data tersebut akan masuk ke Kementerian, selanjutnya diserahkan ke Presiden.

Dengan pertemuan ini, diharapkan Suhajar, nantinya akan membangun sinergi dengan tim penegasan batas daerah (PBD) pusat, dalam percepatan penegasan batas daerah. Kemendagri telah menurunkan tim untuk fasilitas penegasan batas daerah dan kemudian akan dilakukan rapat analisa dan evaluasi percepatan penegasan batas daerah secara periodik setiap hari.(BS03)